Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui sosialisasi antikorupsi sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Melawi, Selasa (22/9/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, narasumber Dr. Ersa Tri Fitriasari, M.Si., Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sekaligus Widyaiswara Provinsi Kalimantan Barat, staf ahli bupati, para asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
Dalam laporan panitia yang dibacakan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Melawi, Cahyadi, S.Kom., disampaikan bahwa sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Melawi terhadap hasil SPI Tahun 2025. Survei tersebut melibatkan sebanyak 590 responden.
“Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks integritas Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2025 berada pada angka 70,08,” terang Cahyadi.
Menurutnya, hasil SPI menjadi salah satu instrumen untuk memberikan gambaran mengenai kondisi integritas sekaligus memetakan potensi risiko korupsi di lingkungan pemerintahan. Karena itu, hasil tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui aspek yang masih membutuhkan perbaikan maupun penguatan.
“Salah satu tindak lanjut atas hasil SPI Tahun 2025 adalah melaksanakan sosialisasi antikorupsi. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan komitmen bersama bahwa korupsi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa ataupun dibiarkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut integritas, kualitas tata kelola pemerintahan, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa integritas harus dimulai dari pimpinan. Kepala perangkat daerah harus menjadi contoh bagi seluruh jajaran di bawahnya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Paulus menyampaikan bahwa hasil SPI KPK Tahun 2025 perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi bersama. Berbagai aspek yang masih menjadi kelemahan harus diperbaiki, sementara praktik dan tata kelola yang telah berjalan dengan baik perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan.
Ia juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan integritas, menurutnya, harus menjadi bagian dari setiap tahapan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga pengawasan.
Melalui kegiatan tersebut, Sekda berharap para pimpinan perangkat daerah tidak memandang sosialisasi antikorupsi sebatas kegiatan seremonial atau formalitas. Sebaliknya, momentum tersebut diharapkan dapat mendorong penguatan pengendalian intern sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerja masing-masing.
“Setiap pimpinan harus memastikan bahwa jajaran di bawahnya memahami dan menjalankan aturan. Jangan sampai terjadi pembiaran terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Apabila terdapat potensi permasalahan, segera lakukan perbaikan dan koordinasikan dengan pihak terkait,” pesannya.
Ia berharap penguatan pemahaman dan komitmen antikorupsi tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Melawi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Mari kita jadikan integritas bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai budaya kerja dan bagian dari setiap keputusan serta tindakan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Bgs).
