Wartamelawi.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, membutuhkan langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Penguatan pencegahan sejak dini, pemetaan daerah rawan kebakaran, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta kolaborasi antarsektor dinilai menjadi kunci untuk menekan potensi kebakaran berulang dan mendukung pemulihan lingkungan pascakebakaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Melawi, wilayah yang terdampak karhutla diperkirakan mencapai 32.000 hektare dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Melawi.
Besarnya dampak tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bepekat Mitigasi Bencana serta Pemulihan Hutan dan Lahan Pascakarhutla”. Forum ini digelar atas kerja sama Forum Pembangunan Berkelanjutan Melawi (FPBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi.
Kegiatan berlangsung di Warung Kopi ABA, Nanga Pinoh, Jumat (23/10/2026), dengan menghadirkan berbagai unsur yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla. Peserta terdiri atas perwakilan pemerintah daerah, komunitas lingkungan, pemerintah desa yang terdampak, KPH Melawi, unsur BMKG/Stasiun Meteorologi, aparat keamanan, relawan, serta masyarakat.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perkembangan situasi karhutla, menelaah dampak yang ditimbulkan, serta menghimpun berbagai masukan mengenai langkah penanggulangan dan pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Program Manager Together for People and Planet (ToPP) FPBM, Nasihin, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya membangun strategi mitigasi yang lebih kuat agar kejadian serupa dapat dicegah pada masa mendatang.
Menurutnya, informasi dari berbagai pemangku kepentingan perlu dipadukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi lapangan, tingkat kerawanan, dampak terhadap lingkungan, serta kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
Melalui diskusi bersama, FPBM mendorong terbentuknya kesepahaman mengenai langkah prioritas yang harus dilakukan, baik untuk mengurangi risiko kebakaran maupun memulihkan hutan dan lahan yang telah terdampak.
Hasil pembahasan juga diharapkan dapat dirumuskan menjadi rencana tindak lanjut yang jelas dan dapat digunakan sebagai pedoman bersama. Dengan demikian, forum tersebut tidak hanya menjadi sarana bertukar informasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan melalui koordinasi dan pembagian tanggung jawab antarpihak.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Daniel, menegaskan bahwa persoalan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh unsur dan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah.
Ia menilai pemerintah desa, masyarakat, instansi teknis, aparat keamanan, hingga pihak swasta, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, perlu mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan, penanganan kebakaran, serta pemulihan lingkungan setelah kebakaran terjadi.
Menurut Daniel, luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas penanganan karhutla menuntut adanya kerja sama yang konsisten. Dukungan lintas sektor dibutuhkan agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal dan penanganan di lapangan berlangsung secara efektif.
Daniel juga menyoroti kondisi kualitas udara di Kabupaten Melawi yang masih terdampak kabut asap. Ia menyebut kualitas udara berada pada zona merah atau kategori sangat berbahaya, sehingga situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Ia menekankan bahwa pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Pasalnya, ketika api telah meluas, proses pemadaman menjadi lebih sulit dan membutuhkan dukungan personel, peralatan, serta sumber daya yang lebih besar.
Karena itu, kejadian karhutla sepanjang tahun ini perlu dijadikan bahan evaluasi untuk menyusun strategi pengendalian yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.
“Pengendalian karhutla juga perlu dilakukan berbasis data dan pemetaan risiko dengan menghimpun informasi dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Daniel.
Ia menjelaskan bahwa pemetaan risiko perlu mencakup lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, catatan kejadian kebakaran sebelumnya, karakteristik lahan, kondisi lingkungan, serta berbagai faktor yang berpotensi memicu munculnya titik api.
Informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menetapkan wilayah yang harus mendapat perhatian lebih dalam kegiatan pencegahan dan mitigasi. Data yang akurat juga penting untuk membantu menentukan kebutuhan personel, sarana pemadaman, dan peralatan sesuai kondisi masing-masing lokasi. (Bgs).
