Wartamelawi.com – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk periode Juni hingga Desember 2026 masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menegaskan bahwa apabila target PAD tidak tercapai hingga akhir tahun anggaran, pemerintah daerah akan menyesuaikan pembayaran TPP menjadi 50 persen dari jumlah yang seharusnya diterima ASN.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadi saat membuka puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Kabupaten Melawi tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, kewajiban pembayaran TPP ASN untuk periode Januari hingga Mei 2026 telah diselesaikan. Namun, untuk pembayaran tujuh bulan berikutnya, pemerintah daerah masih melihat perkembangan realisasi pendapatan, khususnya PAD yang menjadi salah satu penopang kemampuan fiskal daerah.
“Apabila PAD tidak memenuhi target, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap TPP dengan membayar 50 persen dari angka seutuhnya,” kata Dadi.
Berdasarkan data hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD Kabupaten Melawi tercatat sebesar Rp74,47 miliar atau masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp107,71 miliar. Artinya, pemerintah daerah masih harus mengejar kekurangan pendapatan sekitar Rp33,24 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola sumber-sumber pendapatan, untuk lebih maksimal menggali dan mengoptimalkan potensi PAD. Upaya percepatan ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sehingga pembayaran TPP ASN dapat direalisasikan secara penuh.
Salah satu sumber pendapatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait Hak Guna Usaha (HGU). Dadi menyebut masih terdapat tunggakan dari sektor tersebut dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
Karena itu, OPD terkait diminta meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan penagihan kewajiban perusahaan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah berharap potensi pendapatan tersebut dapat direalisasikan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
Dadi optimistis, apabila tunggakan kewajiban HGU tersebut berhasil ditagih, peluang Kabupaten Melawi untuk memenuhi target PAD akan semakin besar. Kondisi itu sekaligus diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemkab Melawi.
“Jika ini terealisasi tahun ini, capaian target PAD kita prediksi tercapai dan tunggakan TPP ASN selama tujuh bulan akan dibayar 100 persen di bulan Desember,” pungkasnya. (Bgs).
