Wartamelawi.com, Pontianak – Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Melawi dari KAP LAW FIRM menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara gugatan Class Action atau gugatan perwakilan kelompok mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 292/Pdt.G/2026/PN Ptk.
Dalam perkara tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi berkedudukan sebagai Turut Tergugat dan telah memberikan kuasa kepada KAP LAW FIRM untuk melakukan pendampingan serta mewakili kepentingan hukum pemerintah daerah selama proses persidangan berlangsung.
Advokat Ricky Candra mengatakan, pihaknya menghadiri langsung persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu (11/11/2026) untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Melawi dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Aliansi Napas Kalbar tersebut.
“Pada hari ini, tanggal 11 November 2026, kami dari tim KAP LAW FIRM menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Pontianak terkait gugatan Class Action yang diajukan oleh Aliansi Napas Kalbar. Dalam perkara ini, kami hadir mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi selaku Turut Tergugat,” ujar Ricky Candra.
Ia menjelaskan, dalam persidangan tersebut majelis hakim telah membacakan putusan sela. Selanjutnya, perkara akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan agenda persidangan yang ditetapkan oleh pengadilan.
“Hari ini sudah dibacakan juga putusan sela terkait perkara tersebut. Putusannya tadi diterima dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ricky Candra menyampaikan bahwa agenda persidangan berikutnya direncanakan memasuki tahapan mediasi antara pihak penggugat dengan para tergugat yang terlibat dalam perkara tersebut.
Menurutnya, gugatan ini melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota serta beberapa perangkat daerah atau dinas terkait di Kalimantan Barat.
“Sidang selanjutnya nanti akan dilaksanakan mediasi antara penggugat dengan para tergugat. Pihak yang terlibat cukup banyak, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota hingga beberapa dinas terkait. Dalam hal ini, kami hadir untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Melawi sebagai Turut Tergugat,” ungkapnya.
Sementara itu, Advokat Khairul Atma selaku Managing Partner KAP LAW FIRM menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan pendampingan hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Melawi serta mengikuti setiap tahapan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihaknya juga berkomitmen memberikan informasi terbaru kepada masyarakat mengenai perkembangan perkara tersebut, mengingat isu Karhutla merupakan persoalan lingkungan hidup yang mendapat perhatian luas, khususnya di Kalimantan Barat.
“Kami akan terus memberikan update terkait perkembangan perkara ini. Karena ini berkaitan dengan isu Karhutla yang menjadi berita nasional, terutama di Kalimantan Barat. Jadi, kami akan terus memberikan informasi dan menyampaikan perkembangan kasus ini. Pantau terus konten-konten KAP LAW FIRM untuk mengetahui perkembangan selanjutnya,” tutup Khairul Atma.
Dengan dibacakannya putusan sela tersebut, proses hukum gugatan Class Action Karhutla Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Ptk masih berlanjut ke tahapan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Melawi melalui KAP LAW FIRM akan terus mengikuti proses persidangan sebagai bagian dari upaya memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap kepentingan hukum pemerintah daerah. (Bgs).
