Wartamelawi.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi yang digelar di halaman Kantor Bupati Melawi, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri para staf ahli bupati, asisten, kepala perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
Dalam amanatnya, Sekda menyampaikan sejumlah poin penting yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Melawi tentang Kebijakan Zero Tolerance, sebagai bentuk penguatan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Paulus menegaskan bahwa kebijakan Zero Tolerance bukan sekadar slogan atau seruan moral, melainkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Melawi untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan dapat dipercaya masyarakat.
“Komitmen ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang jujur, cepat, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Paulus.
Menurutnya, reformasi birokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh aparatur memiliki integritas tinggi, disiplin, serta menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh ASN diminta menjaga kepercayaan publik melalui perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.
“Integritas adalah modal utama dalam membangun pemerintahan yang kredibel. Setiap ASN harus memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Paulus juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh ASN dapat berpartisipasi secara jujur dan bertanggung jawab dalam survei tersebut.
Menurutnya, SPI merupakan instrumen penting dalam mengidentifikasi potensi risiko korupsi sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
Lebih lanjut, Paulus menjelaskan bahwa penerapan kebijakan Zero Tolerance berarti pemerintah daerah tidak memberikan ruang terhadap berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, pungutan liar, konflik kepentingan, manipulasi administrasi, maupun pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran integritas. Seluruh ASN dituntut menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, serta menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” katanya.
Ia berharap Surat Edaran Bupati tersebut tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga mampu membangun budaya kerja yang sehat, saling mengingatkan, saling mengawasi, dan terus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh ASN memperkuat kebersamaan dan semangat pengabdian untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari kita satukan tekad dan langkah untuk membangun Kabupaten Melawi melalui birokrasi yang bersih, berAKHLAK, berintegritas, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. ASN Kabupaten Melawi harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (Bgs).
