Wartamelawi.com, Sintang – Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Sintang, Boniyanto, S.Hut., MM, menyampaikan keluhan terkait pembatasan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sintang yang mengakibatkan antrean panjang kendaraan pengangkut buah sawit.
Menurut Boniyanto, persoalan yang terjadi saat ini perlu dilihat secara menyeluruh, terutama mengenai perbedaan mekanisme pembelian TBS antara petani yang sudah bermitra dengan PKS dan petani yang belum memiliki kemitraan.
Ia menjelaskan, petani yang telah menjalin kemitraan dengan PKS pada prinsipnya mendapatkan harga TBS berdasarkan ketetapan pemerintah melalui mekanisme penetapan harga yang berlaku. Sementara itu, petani yang belum bermitra dengan PKS umumnya menggunakan mekanisme harga pasar.
“Kalau petani yang sudah bermitra dengan PKS, sejauh ini tidak ada masalah. Persoalan yang muncul lebih banyak dirasakan oleh petani yang belum bermitra. Untuk petani nonmitra, harga yang digunakan adalah harga pasar, bukan harga penetapan pemerintah yang berlaku bagi petani bermitra,” jelas Boniyanto. Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, pemahaman mengenai mekanisme harga tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan petani. Menurutnya, persoalan harga harus dibedakan antara petani yang telah memiliki kemitraan dengan perusahaan dan petani yang menjual TBS melalui mekanisme pasar.
Selain persoalan harga, APKASINDO Sintang juga menyoroti pembatasan pembelian TBS yang masih terjadi di sejumlah PKS. Padahal, Kabupaten Sintang memiliki sekitar 12 PKS yang menjadi tempat penampungan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat.
Boniyanto mengungkapkan, sebelumnya pembatasan pembelian TBS oleh PKS dikaitkan dengan kendala pengangkutan CPO menggunakan ponton akibat kondisi debit air sungai yang rendah saat musim kemarau. Pada kondisi tersebut, ponton pengangkut CPO mengalami kesulitan untuk masuk dan melakukan pengangkutan hasil produksi pabrik.
Namun, setelah debit air sungai meningkat dan ponton sudah memungkinkan untuk kembali masuk, pembatasan pembelian TBS ternyata masih berlangsung. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan antrean panjang kendaraan pengangkut buah sawit di sejumlah PKS.
“Pada saat musim kemarau, alasannya ponton pengangkut CPO tidak bisa masuk karena debit air rendah. Tetapi sekarang debit air sudah tinggi dan ponton sudah bisa masuk, mengapa pembatasan pembelian TBS masih terjadi? Akibatnya, kendaraan pengangkut buah sawit tetap harus mengantre panjang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Boniyanto menyampaikan bahwa APKASINDO juga memperoleh informasi dari sejumlah PKS bahwa persoalan yang dihadapi perusahaan saat ini berkaitan dengan pembeli CPO yang masih ragu untuk melakukan pembelian. Kondisi tersebut diduga berdampak terhadap penumpukan persediaan CPO di tangki penampungan pabrik.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima APKASINDO, beberapa PKS masih memiliki tangki penampungan CPO dalam kondisi penuh karena belum adanya pengiriman atau penyerapan CPO dalam jumlah yang diharapkan.
“Kami mendapatkan informasi dari PKS yang ada bahwa persoalannya saat ini pembeli CPO masih ragu untuk membeli. Selain itu, ada juga informasi bahwa kondisi politik nasional turut memberikan dampak terhadap situasi pasar. Namun, hal ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak PKS agar kami dan petani mendapatkan informasi yang jelas,” ujarnya.
Menurut Boniyanto, penjelasan dari pihak perusahaan sangat diperlukan agar petani memahami kondisi sebenarnya yang menyebabkan pembatasan pembelian TBS masih terjadi. Ia tidak ingin informasi yang berkembang tanpa penjelasan yang utuh justru menimbulkan salah tafsir dan kesalahpahaman di tingkat petani.
“Hal ini kami mohon dapat diperjelas juga oleh pihak PKS. Jangan sampai petani hanya menerima informasi sepotong-sepotong sehingga terjadi salah tafsir dan gagal paham terhadap kondisi perusahaan. Kalau tidak ada penjelasan yang baik, dikhawatirkan persoalan ini bisa berkembang menjadi konflik antara petani dengan pihak PKS,” tegasnya.
Ia berharap perusahaan dapat menyampaikan secara transparan kondisi penjualan CPO, kapasitas penampungan, serta alasan dilakukannya pembatasan pembelian TBS. Dengan adanya keterbukaan informasi, petani diharapkan dapat memahami kendala yang sedang dihadapi perusahaan dan tidak hanya menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
Boniyanto menegaskan bahwa APKASINDO menginginkan adanya kejelasan informasi dan solusi yang saling menguntungkan. Perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, sementara petani juga memperoleh kepastian dalam memasarkan hasil panen mereka.
Dengan demikian, hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan PKS dapat tetap terjaga, serta tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu perselisihan di tengah masyarakat perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sintang. (Bgs).
