BeritaBerita MelawiParlemenPemerintahWarta Melawi

Bupati dan Ketua DPRD Melawi Temui Wamensos, Ajukan Proposal Pembangunan Sekolah Rakyat

51
×

Bupati dan Ketua DPRD Melawi Temui Wamensos, Ajukan Proposal Pembangunan Sekolah Rakyat

Sebarkan artikel ini

Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi terus berupaya mendorong pembangunan Sekolah Rakyat (SR) melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi sekaligus penyerahan proposal usulan pembangunan kepada pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi, H. Oslan Junaidi, membenarkan Pemkab Melawi telah melakukan audiensi dan menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat.

Proposal tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Melawi, Dadi Sunarya, bersama Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi, kepada Wakil Menteri Sosial RI di kantor Kementerian Sosial.

Seperti dilansir dari https://www.suarakalbar.co.id/ “Tanggal 20 Oktober kemarin,” beber Oslan saat dikonfirmasi jurnalis Suara Kalbar, Jumat (23/10/2026).

Menurut Oslan, usulan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk mendorong hadirnya fasilitas pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Melawi.

Terkait lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Oslan menjelaskan bahwa untuk sementara pemerintah daerah mengusulkan lahan milik Pemkab Melawi yang berada di lokasi bekas penanganan COVID-19 daerah Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh.

Namun, lokasi tersebut belum menjadi keputusan final. Dinas Sosial bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Melawi akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan kelayakan lahan yang diusulkan.

“Untuk sementara tanah Pemda di lokasi COVID-19. Nanti pihak PUPR dan Dinsos berembuk untuk final, karena PUPR yang mengetahui apakah layak atau tidak secara teknis,” jelasnya.

Dengan adanya usulan tersebut, Pemkab Melawi berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Meski demikian, realisasi pembangunan masih bergantung pada proses pembahasan usulan, penilaian teknis lokasi, serta keputusan pemerintah pusat. (*/Bgs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250Example 728x250Example 728x250

You cannot copy content of this page