Wartamelawi.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djiwa Sejati Keadilan (DSK) Melawi menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Aula Kantor Desa Baru, Kabupaten Melawi, Rabu (8/7/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi para paralegal desa.
Penyuluhan hukum ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan mengenai hukum pidana dan hukum perdata sehingga mampu menjalankan peran sebagai paralegal desa dalam memberikan pendampingan awal kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh LBH Djiwa Sejati Keadilan Melawi yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Dengan status tersebut, LBH DSK Melawi memiliki kewenangan melaksanakan program pemberdayaan hukum masyarakat melalui penyuluhan, edukasi, serta penguatan kapasitas paralegal desa.
Pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kerja sama antara LBH DSK Melawi dengan Pemerintah Desa Baru. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Pemerintah Desa Baru, Bhabinkamtibmas, Babinsa, peserta paralegal desa, serta masyarakat setempat.
Ketua LBH Djiwa Sejati Keadilan Melawi, Ricky Candra, yang menjadi pemateri Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keberadaan paralegal desa memiliki peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dengan akses bantuan hukum.
“Paralegal desa bukan bertugas menggantikan advokat, tetapi menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, informasi, serta pendampingan awal kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya ketika menghadapi persoalan hukum,” ujar Ricky Candra.
Dalam pemaparannya, Ricky menjelaskan tahapan proses hukum pidana, hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, hingga batas kewenangan paralegal dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Sementara itu, materi mengenai Hukum Acara Perdata disampaikan oleh Khairul Atma. Ia memaparkan mekanisme penyelesaian sengketa perdata, tahapan persidangan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perkara.
“Pemahaman mengenai hukum perdata sangat penting bagi paralegal desa karena banyak persoalan masyarakat yang berkaitan dengan sengketa tanah, warisan, maupun perjanjian. Paralegal diharapkan mampu memberikan pemahaman awal sehingga masyarakat dapat menempuh langkah hukum yang tepat,” jelas Khairul Atma.
Menurutnya, meningkatnya pemahaman hukum di tingkat desa akan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya akses terhadap bantuan hukum serta peran paralegal sebagai mitra masyarakat dalam memberikan informasi hukum secara benar dan bertanggung jawab.
Ketua LBH DSK Melawi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai desa di Kabupaten Melawi sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.
“Kami berharap para paralegal yang telah mengikuti penyuluhan ini mampu menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan berbagai persoalan dapat diselesaikan secara adil, damai, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tambah Ricky.
Kegiatan penyuluhan berlangsung dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Sinergi antara Kementerian Hukum Republik Indonesia, LBH Djiwa Sejati Keadilan Melawi, Pemerintah Desa Baru, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap keadilan di Kabupaten Melawi. (Bgs).
