BeritaBerita MelawiDaerahPemerintahWarta Melawi

Pemkab Melawi dan Kejari Sintang Teken MoU, Pendampingan Hukum hingga Pemulihan Aset Jadi Fokus

79
×

Pemkab Melawi dan Kejari Sintang Teken MoU, Pendampingan Hukum hingga Pemulihan Aset Jadi Fokus

Sebarkan artikel ini

Wartamelawi.com – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi. Salah satunya melalui peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sintang dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun), yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen pendapat hukum (Legal Opinion/LO) serta sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendampingan hukum yang lebih kuat bagi Pemerintah Kabupaten Melawi dan Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Tirta Melawi. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah berharap setiap kebijakan, pengelolaan keuangan, hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Sintang atas komitmen dalam membangun hubungan kelembagaan dan memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah.

Menurut Bupati, keberadaan Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan hukum, baik melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan kejaksaan.

Ia menilai, keterlibatan pendamping hukum sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah maupun pengelola BUMD memiliki dasar pertimbangan hukum yang memadai.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kebutuhan nyata untuk mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Melawi agar senantiasa berada dalam koridor hukum yang benar,” ungkap Bupati.

Selain kesepakatan kerja sama, penyerahan dokumen Legal Opinion terkait harmonisasi peraturan daerah juga menjadi salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut.

Dokumen pendapat hukum itu diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menelaah dan menyelaraskan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bupati juga meminta seluruh kepala perangkat daerah serta jajaran pengelola BUMD untuk memanfaatkan kegiatan sosialisasi bidang Datun sebagai kesempatan meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, pengetahuan yang memadai mengenai hukum perdata dan tata usaha negara akan membantu aparatur lebih cermat dalam mengambil keputusan, mengelola anggaran, serta melaksanakan berbagai program pembangunan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Taufik Effendi, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Melawi atas kepercayaan dan komitmen untuk membangun kerja sama yang lebih erat dengan institusi kejaksaan.

Ia menjelaskan, melalui nota kesepakatan tersebut, Kejaksaan Negeri Sintang siap memberikan dukungan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Melawi melalui tiga bidang utama, yakni penanganan persoalan hukum perdata dan tata usaha negara, penyelamatan serta pemulihan keuangan dan aset, serta pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penanganan persoalan hukum, Kejaksaan dapat memberikan bantuan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa pertimbangan hukum melalui pendapat hukum (Legal Opinion), pendampingan hukum (Legal Assistance), serta tindakan hukum lain yang menjadi kewenangan Jaksa Pengacara Negara.

Selanjutnya, dalam upaya penyelamatan keuangan dan aset, Kejaksaan dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk membantu mengamankan maupun memulihkan hak dan kekayaan negara atau pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan hukum, termasuk aset yang dikuasai pihak lain tanpa dasar yang sah.

Sementara dalam pelaksanaan pembangunan, pendampingan dari Kejaksaan diharapkan dapat memberikan dukungan agar program pemerintah berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, tepat waktu, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum.

Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa pendampingan hukum tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.

Menurutnya, pelaksanaan tugas pendampingan harus tetap berpegang pada profesionalitas, objektivitas, dan independensi. Prinsip akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang baik juga harus menjadi landasan dalam setiap bentuk kerja sama.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Melawi, Perumdam Tirta Melawi, dan Kejaksaan Negeri Sintang diharapkan semakin solid, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan badan usaha milik daerah.

Perangkat daerah maupun pengelola BUMD diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas konsultasi dan pendampingan hukum secara tepat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan integritas aparatur, mencegah potensi pelanggaran hukum, serta menjaga keuangan dan aset daerah.

Pada akhirnya, kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan hukum yang muncul, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Melawi berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Bgs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250Example 728x250Example 728x250