Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pascabencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sekaligus Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Kamis (19/11/2026), diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, lembaga, dan elemen masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Melawi, Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, camat se-Kabupaten Melawi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga perwakilan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Dr. Daniel, S.P., M.M., M.Pd.K., dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap tahapan penanggulangan bencana berjalan efektif.
“Penanganan bencana tidak hanya berbicara mengenai respons ketika kejadian berlangsung. Lebih dari itu, kita juga harus memperhatikan aspek pencegahan, evaluasi, pemulihan pascabencana, serta peningkatan kesiapsiagaan agar seluruh unsur benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan,” ungkap Daniel.
Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak dapat menyamakan persepsi, memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, serta memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, dan dukungan logistik.
“Sinergi dan komunikasi antarlembaga harus terus diperkuat. Dengan koordinasi yang terarah, setiap potensi maupun kejadian bencana dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tambahnya.
Mewakili Bupati Melawi, Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Melawi (Asisten III), Drs. H. Joko Wahyono, M.Si., membacakan sambutan tertulis Bupati sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi tersebut.
Dalam sambutan itu, Bupati Melawi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana di Kabupaten Melawi. Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat.
“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, diperlukan komitmen, kepedulian, dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak agar setiap tahapan penanganan bencana dapat berjalan secara optimal,” demikian pesan Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Terkait pemulihan pasca-Karhutla, Bupati menekankan bahwa keberhasilan memadamkan api bukanlah akhir dari seluruh rangkaian penanggulangan bencana. Tahapan pemulihan harus menjadi perhatian serius agar dampak yang ditimbulkan tidak berkepanjangan.
“Setelah api berhasil dipadamkan, pekerjaan kita belum selesai. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan kawasan bekas kebakaran, pendataan dampak lingkungan, hingga upaya pemulihan ekosistem,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
BPBD bersama perangkat daerah terkait juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian Karhutla. Seluruh informasi, mulai dari lokasi kejadian, luas wilayah terdampak hingga pelaksanaan pemulihan, harus dicatat secara sistematis agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
Selain itu, keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pemerintah desa dinilai memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Keterlibatan masyarakat di tingkat desa perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla dapat berjalan lebih efektif.
“Peran masyarakat, khususnya Masyarakat Peduli Api dan pemerintah desa, sangat penting dalam upaya pencegahan. Kita harus terus membangun kesadaran bersama agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak kembali terjadi,” lanjut pesan Bupati.
Selain pemulihan pasca-Karhutla, konsolidasi Satgas juga diarahkan untuk mengantisipasi ancaman bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Kondisi geografis Kabupaten Melawi yang memiliki sejumlah kawasan rawan bencana menuntut kesiapan seluruh unsur agar mampu bertindak cepat ketika terjadi keadaan darurat.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antarsatuan tugas agar informasi mengenai potensi maupun kejadian bencana dapat diterima dan diteruskan dengan cepat kepada pihak yang berwenang.
Kesiapan personel beserta seluruh perlengkapan pendukung juga menjadi perhatian, mulai dari sumber daya manusia, kendaraan operasional, peralatan evakuasi, hingga ketersediaan logistik untuk menunjang penanganan di lapangan.
Perangkat daerah, camat, dan kepala desa juga diminta terus memperbarui pemetaan kawasan rawan bencana, khususnya wilayah yang berpotensi mengalami banjir, tanah longsor, maupun angin puting beliung. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan peringatan dini kepada masyarakat.
“Kecepatan dan ketepatan respons harus menjadi perhatian utama. Ketika bencana terjadi, seluruh unsur harus mampu bergerak secara terpadu, mulai dari kaji cepat, evakuasi dan penyelamatan warga, pendataan dampak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” tegas Bupati dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda.
Bupati turut mengingatkan pentingnya evaluasi dan pelaporan secara berkala. Setiap tahapan penanganan bencana harus dilaksanakan secara terukur dan terdokumentasi dengan baik sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan maupun langkah penanganan selanjutnya.
Melalui rakor dan konsolidasi tersebut, Pemkab Melawi juga mendorong peningkatan kesiapan seluruh unsur, baik dari sisi personel, sarana prasarana, maupun dukungan logistik. Kesamaan pola komunikasi dan mekanisme pelaporan antarinstansi menjadi bagian penting agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat membangun pola kerja yang lebih terintegrasi, tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga aktif melakukan pencegahan dan mitigasi sejak dini.
Pada bagian akhir sambutan, Bupati Melawi mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana. Masyarakat juga diimbau segera menyampaikan laporan kepada pihak terkait apabila menemukan tanda-tanda maupun kejadian bencana di wilayah masing-masing.
“Kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, dan segera melaporkan apabila ditemukan potensi maupun kejadian bencana di sekitar kita,” demikian pesan Bupati. (Bgs).
















