Wartamelawi.com – Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP., turun langsung mendatangi dan menyerahkan Surat Peringatan I (SP I) kepada tiga perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Melawi yang dinilai belum sepenuhnya menjalankan kesepakatan bersama terkait pengendalian harga Tandan Buah Segar (TBS) dan perlindungan petani sawit lokal.
Penyerahan surat peringatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026), dengan melibatkan Ketua Komisi III dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Melawi, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Melawi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perkebunan, serta anggota Polres Melawi.
Tiga perusahaan yang menerima Surat Peringatan I tersebut yakni PT Samboja Inti Perkasa (SIP), PT Sinar Dinamika Kapuas I (SDK I), dan PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA).
Surat peringatan itu diterbitkan oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, pada 9 November 2026 melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penetapan dan Penerapan Harga TBS Petani Kelapa Sawit Kabupaten Melawi.
Kehadiran langsung Ketua DPRD Melawi bersama jajaran instansi terkait dalam penyerahan surat tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal pelaksanaan kesepakatan yang sebelumnya dibangun melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan perkebunan yang memiliki PKS di Kabupaten Melawi.
Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dituangkan dalam Pakta Integritas wajib dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh perusahaan. Menurutnya, komitmen tersebut tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan demi memberikan kepastian dan perlindungan kepada petani sawit lokal.
“Kami dari DPRD Kabupaten Melawi ingin memastikan bahwa kesepakatan yang sudah dibuat bersama tidak hanya sebatas tanda tangan di atas kertas. Perusahaan harus benar-benar menjalankan komitmen tersebut, terutama memprioritaskan TBS petani lokal, menerapkan harga sesuai kesepakatan, serta tidak melakukan pembatasan kuota maupun praktik pungutan liar dalam penerimaan TBS,” tegas Hendegi.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Melawi akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan bersama pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Sebab, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang penting perekonomian masyarakat Kabupaten Melawi.
Menurutnya, kepastian harga dan kemudahan petani dalam menjual hasil panen merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan perusahaan. Jangan sampai petani lokal justru mengalami kesulitan memasarkan TBS di tengah keberadaan perusahaan PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Melawi.
Sementara itu, Ketua Komisi III bersama anggota Komisi III DPRD Melawi turut menegaskan pentingnya pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan antara perusahaan dan petani.
Pemberian Surat Peringatan I diharapkan menjadi perhatian serius bagi perusahaan agar segera melakukan perbaikan dan memenuhi seluruh komitmen yang telah disepakati bersama.
“Jangan sampai kesepakatan yang sudah dibangun bersama justru tidak dilaksanakan di lapangan. Petani membutuhkan kepastian dalam menjual hasil panennya, mendapatkan harga yang sesuai, dan memperoleh pelayanan penerimaan TBS tanpa adanya pembatasan kuota maupun pungutan yang tidak semestinya,” ungkapnya.
Berdasarkan surat resmi yang diterbitkan pada 9 November 2026, PT Samboja Inti Perkasa (SIP) mendapatkan Surat Peringatan I Nomor 500.8/1099/SATGAS. Dalam surat tersebut, perusahaan dinilai masih menerima TBS dari luar Kabupaten Melawi dan belum memprioritaskan TBS petani lokal.
Selain itu, Satgas juga mencatat adanya dugaan praktik pungutan liar dan premanisme yang mengatasnamakan oknum warga lokal maupun vendor dalam proses penerimaan TBS petani. Perusahaan juga dinilai belum sepenuhnya menerapkan harga pembelian TBS sebesar Rp3.000 per kilogram karena masih ditemukan fluktuasi harga di bawah ketentuan tersebut.
Selanjutnya, PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) menerima Surat Peringatan I Nomor 500.8/1100/SATGAS. Berdasarkan informasi dan hasil pemantauan Satgas, perusahaan tersebut dinilai belum menerima TBS petani yang berasal dari Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap penurunan tingkat perekonomian petani sawit lokal.
Melalui surat peringatan tersebut, perusahaan diminta segera membuka kembali atau mengoperasikan PKS serta menerima TBS petani yang berasal dari Kabupaten Melawi.
Sementara itu, PT Sinar Dinamika Kapuas I (SDK I) menerima Surat Peringatan I Nomor 500.8/1101/SATGAS. Dalam surat tersebut, perusahaan juga mendapatkan catatan terkait penerimaan TBS dari luar Kabupaten Melawi yang belum diimbangi dengan prioritas terhadap petani lokal.
Satgas turut mencatat adanya dugaan praktik pungutan liar dan premanisme yang mengatasnamakan oknum warga lokal maupun vendor dalam proses penerimaan TBS. Selain itu, perusahaan dinilai belum sepenuhnya menerapkan harga pembelian TBS minimal Rp3.000 per kilogram karena masih terjadi fluktuasi harga di bawah ketentuan tersebut.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas tersebut tidak berhenti pada tiga perusahaan. Pada Rabu (11/11/2026), giliran tiga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Melawi, yakni Anen Sastra, Ardeni, dan Iswandi, yang dijadwalkan mengantarkan Surat Peringatan I kepada dua perusahaan PKS lainnya, yaitu PT Citra Mahkota (CM) dan PT Bintang Permata Khatulistiwa (BPK).
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pengawasan DPRD terhadap komitmen perusahaan perkebunan yang memiliki PKS di Kabupaten Melawi. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama terus dilakukan agar seluruh perusahaan menjalankan kewajibannya dalam melindungi kepentingan petani sawit lokal.
Penerbitan surat peringatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Berita Acara hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Pakta Integritas pengendalian harga TBS petani kelapa sawit di Kabupaten Melawi yang telah disepakati antara Bupati Melawi, DPRD Kabupaten Melawi, dan seluruh pimpinan perusahaan perkebunan yang memiliki PKS.
Dalam kesepakatan tersebut, seluruh perusahaan perkebunan berkomitmen memprioritaskan penerimaan dan pembelian TBS petani sawit di Kabupaten Melawi.
Seluruh PKS yang beroperasi di Kabupaten Melawi juga berkomitmen menetapkan harga pembelian TBS minimal Rp3.000 per kilogram untuk PT Sinar Dinamika Kapuas I, PT Samboja Inti Perkasa, dan PT Rafi Kamajaya Abadi. Sedangkan untuk PT Adau Agro Kalbar, PT Citra Mahkota, dan PT Bintang Permata Khatulistiwa, harga tersebut dikurangi biaya transportasi.
Selain itu, perusahaan juga berkomitmen menerima TBS petani Kabupaten Melawi tanpa pembatasan kuota serta memastikan tidak terjadi pungutan liar dan praktik premanisme dalam proses penerimaan TBS.
Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Satgas telah menegaskan bahwa apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan dalam Surat Peringatan I tersebut, maka akan diberikan Surat Peringatan II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui langkah pengawasan dan penyerahan langsung surat peringatan ini, DPRD Kabupaten Melawi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait ingin memastikan bahwa kesepakatan yang telah ditandatangani benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar menjadi komitmen di atas kertas.
DPRD berharap tidak ada lagi petani sawit lokal yang kesulitan menjual hasil panennya, mengalami pembatasan kuota, maupun dirugikan oleh praktik pungutan yang tidak semestinya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas ini diharapkan terus berjalan hingga seluruh perusahaan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Dengan demikian, petani sawit lokal mendapatkan kepastian dalam memasarkan hasil panen, memperoleh harga sesuai kesepakatan, serta terlindungi dari berbagai praktik yang berpotensi merugikan.
DPRD Melawi menegaskan bahwa kepentingan dan hak petani sawit lokal harus menjadi perhatian bersama. Komitmen perusahaan harus dibuktikan melalui pelaksanaan nyata di lapangan. (Bgs)
