Wartamelawi.com – Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H, secara resmi membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Melawi Tahun 2025, yang digelar di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Rabu (9/7/2025).
Acara ini dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, Direktur Kepatuhan Bank Kalbar R.S.M. Al Amin B.A., S.E., M.E., Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Drs. Paulus, Pimpinan Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI), Asisten Sekda, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malin menekankan pentingnya peran strategis TPAKD dalam memperluas akses dan literasi keuangan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Melawi.
“Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan dukungan penuh terhadap program TPAKD. Rapat pleno hari ini merupakan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa rapat pleno ini akan menjadi ruang evaluasi terhadap program-program TPAKD yang telah berjalan, sekaligus penyusunan strategi baru dalam meningkatkan efektivitas literasi dan inklusi keuangan di daerah. Program yang belum tercapai diharapkan dapat segera dievaluasi untuk peningkatan kinerja ke depan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Melawi dalam mendukung gerakan inklusi keuangan.
“Kami hadir untuk bersama-sama merumuskan solusi dan mendorong progres program kerja TPAKD. Untuk tahun 2025, sejumlah program dari 2024 akan dilanjutkan dengan penambahan satu tema program utama dan dua program inklusi keuangan baru,” jelasnya.
Ia turut mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat, mengingat tingginya minat investasi di Kalimantan Barat belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai.
“OJK terus mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih instrumen investasi dan menghindari tawaran investasi bodong,” tutupnya.
Sumber : PROKOPIM/Orin
