Wartamelawi.com – Dalam era otonomi desa, pembangunan berbasis potensi lokal bukan lagi wacana normatif, melainkan tuntutan struktural. Desa tidak sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi aktor yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya dan mengembangkan strategi ekonomi sesuai karakteristiknya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen penting dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi desa dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal.
Bersama Prof. Dr. H. Martoyo, M.AB, saya tengah melaksanakan penelitian lapangan di Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penelitian DIPA FISIP Universitas Tanjungpura, yang secara khusus mengkaji “Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Desa Siling Permai: Evaluasi Proses dan Rekomendasi Penguatan BUMDes.”
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dinamika pengelolaan BUMDes di tingkat desa, menelaah efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan BUMDes secara kontekstual. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman mendalam terhadap proses, aktor, serta konteks sosial dan ekonomi yang memengaruhi jalannya BUMDes.
Refleksi awal dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes tidak bisa dilepaskan dari dimensi kebijakan, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia. Kebijakan yang bersifat seragam di seluruh desa sering kali mengabaikan keberagaman lokal, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi penting untuk mendorong reformulasi strategi pembangunan desa yang lebih inklusif dan adaptif.
Siling Permai menjadi representasi dari desa yang memiliki potensi ekonomi, namun memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan pengelolaan usaha yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi simbol legalitas kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan fungsi produktif sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang profesional dan transparan.
Dalam perbincangan langsung kami, Kepala Desa Siling Permai, Bapak Susantono, S.Pd, menyampaikan harapannya agar hasil dari penelitian ini mampu memberikan arah strategis yang realistis dan membumi, sesuai dengan kondisi nyata masyarakat desa. Ia menekankan bahwa keberadaan BUMDes harus bisa memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi alat perjuangan desa untuk mandiri secara ekonomi, bukan hanya pelengkap administratif dalam laporan kegiatan desa.
“Kami ingin BUMDes benar-benar jadi milik masyarakat, bukan hanya nama di papan, tapi usaha yang hidup dan memberikan dampak,” ujarnya penuh harap. Senin (23/6/25).
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan BUMDes bukan hanya dinilai dari segi regulasi atau dokumen perencanaan, tetapi dari kemampuannya menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat desa. Harapan kepala desa sekaligus menegaskan urgensi menghadirkan kebijakan yang tidak hanya formal, tetapi juga kontekstual dan berakar pada partisipasi warga.
Pengalaman lapangan ini menegaskan bahwa penguatan BUMDes harus melibatkan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan institusi pendidikan tinggi. Akademisi memiliki peran strategis dalam menyediakan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Sementara itu, pemerintah daerah perlu menciptakan ekosistem pendukung melalui regulasi, pelatihan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Sebagai peneliti dan bagian dari komunitas akademik, saya percaya bahwa pembangunan desa yang sejati bukan semata soal fisik atau infrastruktur, tetapi soal keberdayaan masyarakat dan institusi lokalnya. BUMDes adalah instrumen penting dalam menata arah baru pembangunan desa arah yang bukan hanya mengikuti arus pembangunan nasional, tetapi membangun dari realitas dan kekuatan desa itu sendiri.
Ditulis oleh : Prof. Dr. H. Martoyo, M.AB & Ahirul Habib Padilah, S.IP., M.I.Pol
