Waramelawi.com – Rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi tahun 2026 menuai kekhawatiran dari berbagai kalangan. Kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan keuangan daerah ini justru dinilai bisa menjadi bumerang, terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur jalan, yang pada akhirnya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Kekhawatiran tersebut mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Melawi mulai menyusun pokok-pokok kebijakan anggaran 2026 dengan tekanan utama pada penghematan belanja. Sektor infrastruktur, yang selama ini menyerap porsi anggaran signifikan, disebut-sebut akan mengalami penyesuaian dan bahkan peninjauan ulang terhadap sejumlah proyek strategis.
“Kami memahami pentingnya efisiensi, tetapi hal ini menjadi momok yang menakutkan bagi kelanjutan pembangunan di Melawi,” ungkap Anggota DPRD Melawi, H. Heri Iskandar, saat ditemui di Nanga Pinoh, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, kondisi jalan di berbagai daerah masih jauh dari layak, padahal ruas-ruas tersebut merupakan urat nadi distribusi barang. Jika pembangunan dan pemeliharaan jalan terhambat, maka biaya logistik akan meningkat drastis. “Harga kebutuhan pokok di daerah terpencil bisa melonjak karena distribusi terhambat. Ini sangat berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Dampak lain yang dikhawatirkan, lanjut Heri, adalah terhambatnya sektor perkebunan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Melawi. “Sektor karet dan kelapa sawit sangat bergantung pada kondisi jalan yang baik untuk mengangkut hasil bumi ke pusat pengolahan dan pasar. Kalau infrastruktur jalan melemah, otomatis daya saing ekonomi kita ikut melemah,” katanya.
Meski demikian, DPRD berkomitmen untuk mengawal ketat proses penyusunan APBD 2026. Heri menegaskan prinsip efisiensi harus berjalan seiring dengan visi pembangunan jangka panjang. “Kami meminta eksekutif untuk transparan. Mana proyek yang ditunda, mana yang dilanjutkan, harus jelas dasar pertimbangannya. Jangan sampai efisiensi justru mengerdilkan visi Melawi Maju. Pembangunan jalan adalah fondasi, dan jika fondasi ini rapuh, mustahil mendorong pertumbuhan ekonomi serta investasi,” ujarnya.
Selain infrastruktur, kebijakan efisiensi APBD juga berpotensi memengaruhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden. Menurut Heri, program nasional itu memang mendapat dukungan banyak pihak, termasuk DPRD Melawi. Namun, ia menilai efisiensi bisa menjadi hambatan serius terhadap suplai bahan baku dan kualitas layanan. “Belakangan, kita semua melihat kasus keracunan makanan di beberapa daerah di Indonesia akibat lemahnya pengawasan kualitas. Jangan sampai Melawi mengalami hal yang sama,” katanya memperingatkan.
Heri juga menekankan pentingnya keberpihakan pada pembangunan desa. “Pemerintah harus mencari solusi agar alokasi efisiensi tidak mengganggu pembangunan di desa. Jalan-jalan desa adalah urat nadi masyarakat untuk menunjang ruang gerak, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan yang berkeadilan,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar efisiensi tidak berdampak pada kinerja aparatur sipil negara (ASN). “Saya sangat khawatir jika dampak efisiensi ini berpengaruh pada semangat kerja ASN. Kalau ASN melemah, pelayanan publik bisa terhambat, kantor tidak produktif, dan semua urusan jadi lamban. Ini bisa berakibat fatal bagi daerah karena ASN adalah motor penggerak utama,” tegasnya.
Tak hanya itu, Heri juga meminta perhatian serius dari perangkat daerah. “Kepala BKD harus peka dan responsif melihat dinamika ini. Wakil Bupati juga harus ikut membantu Bupati dengan fokus mencari solusi. Jangan semua beban hanya dipikul Bupati. Ini tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Kini, nasib pembangunan jalan dan keberlangsungan roda perekonomian masyarakat Melawi bergantung pada ketepatan pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran. (Bgs).
