Wartamelawi.com – Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Ketidakstabilan harga bahan pokok, sulitnya akses terhadap permodalan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta dampak dari perubahan iklim dan globalisasi ekonomi membuat banyak wilayah merasakan tekanan ekonomi yang signifikan. Hal ini turut dirasakan masyarakat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Kepala Desa Nanga Kompi, Embang, menilai bahwa pendekatan ekonomi kerakyatan menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Ekonomi kerakyatan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi lokal, dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.
“Harus ada terobosan inovatif dalam membangun ekonomi kerakyatan di daerah, dan tentunya diperlukan sinergitas antar-stakeholder. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan harus duduk bersama mencari solusi,” ujarnya, Senin (19/5/25).
Embang juga menyampaikan harapannya agar media massa tidak hanya fokus meliput sisi-sisi kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat permukaan atau bahkan negatif, tetapi ikut terlibat dalam mendorong solusi dan membangun narasi yang membangkitkan semangat rakyat kecil.
“Media juga punya peran penting. Jangan hanya menyoroti aktivitas ekonomi masyarakat dari sisi pelanggaran atau masalah saja. Tidak semua kegiatan masyarakat harus ditindak dengan pendekatan hukum. Kita butuh media yang membangun, yang ikut memberi ruang untuk solusi dan kolaborasi,” tegasnya.
Menurut Embang, penguatan ekonomi di tingkat desa harus dimulai dari pengembangan sektor-sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta produk olahan UMKM yang memiliki daya saing pasar. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil agar mampu naik kelas.
“Ketika ekonomi kerakyatan kuat, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan proyek-proyek besar, tapi juga harus membina dan memperkuat usaha kecil dan menengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ekonomi kerakyatan memberi ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap entitas usaha besar, sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial.
“Secara otomatis, jika ekonomi lokal tumbuh dan merata, maka kontribusinya terhadap penguatan ekonomi nasional akan semakin signifikan. Ini membangun dari bawah, dari akar,” tambahnya.
Embang juga menekankan pentingnya stabilitas sosial dan keamanan sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, ia mengajak semua pihak untuk turut menjaga suasana kondusif di lingkungan masing-masing.
“Mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang sehat dan aman. Iklim yang mendukung kegiatan ekonomi akan memotivasi masyarakat untuk berproduksi, berinovasi, dan berdaya saing,” katanya.
Di akhir keterangannya, Embang memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang terus berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah pedesaan, termasuk dalam upaya pencegahan tindak kriminal yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi warga.
“Kami mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam menjaga Kamtibmas. Tapi kami juga berharap pendekatan yang digunakan selalu bersifat humanis dan edukatif, bukan semata-mata represif,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat desa bukan objek penindakan, melainkan subjek pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan solutif dan kolaboratif harus dikedepankan.
“Kita ingin pembangunan yang berpihak pada rakyat. Kalau ada pelanggaran, ya dibina, bukan langsung dibinasakan. Ekonomi rakyat ini rentan, butuh perlindungan dan dukungan, bukan hanya sorotan,” tutup Embang dengan tegas. (*/Bgs).
