BeritaKalbarParlemenWarta Melawi

Kelangkaan BBM di Melawi dan Wilayah Perhuluan, DPRD Kalbar Desak Pertamina Ambil Langkah Darurat

174
×

Kelangkaan BBM di Melawi dan Wilayah Perhuluan, DPRD Kalbar Desak Pertamina Ambil Langkah Darurat

Sebarkan artikel ini
Poto : Ritaudin, SE, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PAN

Wartamelawi.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali melanda sejumlah wilayah perhuluan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kondisi ini dipicu terhambatnya distribusi BBM akibat surutnya debit air Sungai Kapuas Melawi, sehingga pasokan tidak dapat dilanjutkan ke daerah tujuan.

Menanggapi situasi tersebut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ritaudin, SE, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PAN, angkat bicara. Ritaudin yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kalbar yang membidangi sektor Imprastruktur jalan jembatan, ESDM ( Pertamina ) & PLN, menilai krisis BBM ini harus segera ditangani secara serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, Ritaudin aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya terkait krisis energi dan distribusi BBM yang sangat dirasakan warga di daerah perhuluan seperti Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ritaudin menjelaskan bahwa saat ini pengambilan BBM terpaksa dilakukan dari depot di Pontianak. Namun, akibat kondisi air sungai yang surut, distribusi BBM hanya mampu menjangkau hingga wilayah Sanggau.

“Pengambilan minyak harus ke depot Pontianak, tetapi karena kondisi air sungai yang surut, distribusi hanya bisa sampai di Sanggau dan belum dapat dilanjutkan ke Melawi,” ujar Ritaudin, Jumat (13/2/2026), saat dihubungi Wartawan Wartamelawi.com.

Terkait kondisi darurat tersebut, Ritaudin mendesak pihak Pertamina agar segera melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau guna membuka opsi pembongkaran BBM di wilayah tersebut sebagai langkah sementara.

“Kami meminta Pertamina segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau agar bisa dilakukan pembongkaran di Sanggau. Ini kondisi darurat dan harus segera diambil langkah cepat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam kondisi distribusi yang belum normal, pengelolaan BBM di SPBU harus diperketat. Ritaudin meminta SPBU tidak melayani pembelian menggunakan jeriken atau drum, serta membatasi pengisian bagi kendaraan besar.

“Dalam kondisi tidak normal, jangan ada antrean panjang. Jangan dulu melayani pembelian menggunakan jeriken atau drum. Untuk mobil besar harus dibatasi sambil menunggu distribusi kembali normal,” katanya.

Selain itu, Ritaudin mengingatkan para pengecer agar tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga BBM. Ia meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Pengecer jangan memainkan harga. Kalau masih ada yang menjual di atas harga normal, saya minta APH segera menindak. Ini juga berlaku untuk gas,” tegas Ritaudin.

Untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan BBM di wilayah perhuluan, Ritaudin mengimbau pihak SPBU agar hanya melayani masyarakat umum secara langsung ke kendaraan dengan pembatasan yang jelas.

“SPBU tidak melayani mobil yang mengantre menggunakan jeriken. Pelayanan diatur, untuk sepeda motor full tank dan mobil maksimal 30 liter,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Pertamina menyampaikan bahwa kapal suplai BBM saat ini masih tertahan di Sanggau dan belum dapat melanjutkan pelayaran ke Sintang akibat surutnya permukaan air Sungai Kapuas Melawi. Sebagai langkah penanganan, Pertamina melakukan pengalihan suplai alternatif melalui IT Pontianak dengan operasional 24 jam, mengoptimalkan mobil tangki, serta memanfaatkan stok FT Sintang sebagai buffer.

Ke depan, Pertamina juga tengah mengkaji penggunaan terminal alternatif darurat dengan skema pembongkaran kapal BBM di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, yang langsung disalurkan ke mobil tangki. Namun, rencana ini masih dalam tahap kajian teknis, khususnya terkait keselamatan proses (HSSE) dan penyesuaian prosedur operasional kapal.

“Solusi ini diharapkan dapat menjaga kelancaran suplai BBM di wilayah terdampak gangguan operasional Sanggau–Sintang,” demikian keterangan dari Pertamina.

Menutup pernyataannya, Ritaudin meminta dukungan seluruh pengelola SPBU dan Pertashop agar memprioritaskan penjualan BBM langsung kepada masyarakat serta menertibkan pelangsir dan spekulan yang memanfaatkan kondisi krisis.

“Kami mohon dukungan kawan-kawan SPBU dan Pertashop untuk memprioritaskan penjualan BBM langsung ke masyarakat, bukan ke pengecer atau oknum yang menimbun dan menjual kembali dengan harga tidak wajar. Pelangsir dan spekulan harus ditertibkan,” pungkasnya. (Bgs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250 Example 728x250 Example 728x250