Wartamelawi.com – Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP., menyoroti krisis bahan bakar minyak (BBM) yang kembali melanda Kabupaten Melawi dan sejumlah daerah lain di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Kelangkaan BBM tersebut menyebabkan antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU hingga berjam-jam dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hendegi menilai kondisi ini mengingatkan kembali pada krisis BBM yang pernah terjadi pada tahun 2010, ketika persoalan distribusi energi menjadi masalah serius di daerah. Menurutnya, situasi serupa tidak seharusnya kembali terulang karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya persoalan serius dalam distribusi BBM. Ini mengingatkan kita pada krisis BBM tahun 2010 yang seharusnya sudah menjadi pelajaran penting,” ujar Hendegi, Jumat (13/2/2026).
Ia juga mengkritik PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian BBM, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang turut terdampak kelangkaan serupa.
“Pertamina harus bertanggung jawab memastikan ketersediaan BBM di daerah. Jangan sampai masyarakat selalu menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan distribusi,” tegasnya.
Ketua DPRD Melawi itu meminta Pertamina segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Melawi, mengingat kebutuhan energi masyarakat diperkirakan meningkat menjelang perayaan Imlek dan memasuki Bulan Suci Ramadan.
“Kami meminta Pertamina segera mengatasi kelangkaan BBM di Melawi, terlebih saat ini kita akan menghadapi perayaan Imlek dan Bulan Suci Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat tentu meningkat,” tegas Hendegi.
Lebih lanjut, Hendegi meminta pihak SPBU agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan justru melayani antrean yang tidak wajar. Ia juga berharap adanya peran aktif aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan apabila ditemukan SPBU yang tidak menjalankan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“SPBU harus memprioritaskan masyarakat, bukan malah membuka peluang dugaan penimbunan atau permainan distribusi. Jika ada SPBU yang melanggar SOP, saya berharap APH segera turun tangan untuk menyelidikinya,” katanya.
Selain itu, Hendegi juga meminta Pertamina meningkatkan pengawasan langsung di lapangan agar distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Kepada Pertamina, kami juga meminta agar lebih meningkatkan pengawasan di lapangan, sehingga distribusi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Hendegi, Pemerintah melalui BPH Migas sejatinya telah menyiapkan mekanisme pengawasan ketat terhadap pendistribusian BBM bersubsidi dengan melibatkan Kepolisian serta Pemerintah Daerah. Pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan.
Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah akan melakukan koordinasi lintas instansi sejak tahap awal implementasi kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, termasuk dengan membentuk Satgas Pengawasan, Satgas Sosialisasi, dan Satgas Regulasi guna meminimalkan dampak negatif kebijakan di lapangan.
Hendegi berharap, dengan pengawasan yang konsisten dan keterlibatan seluruh pihak terkait, krisis BBM di Kabupaten Melawi dapat segera teratasi dan tidak terus berulang seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
“Yang paling penting adalah keberpihakan kepada masyarakat. Jangan sampai krisis BBM ini terus berulang tanpa solusi nyata,” pungkasnya. (Bgs).
