Wartamelawi.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi mengikuti agenda Sosialisasi Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (18/11/2025), bertempat di Aula Kantor Wilayah BPN Kalbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, dan dihadiri para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, baik secara luring maupun daring. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, hadir langsung Bagus Ariyadi, selaku Kepala Kantor Pertanahan.
Pada kesempatan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turut hadir sebagai narasumber, menyampaikan materi bertajuk “Penguatan Nilai Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Layanan Pertanahan”. Materi menekankan pentingnya budaya integritas, perspektif risiko, serta strategi pencegahan korupsi dalam praktik layanan pertanahan sehari-hari.
Perwakilan KPK menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan langkah utama menciptakan layanan pertanahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.
“Integritas adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik. Ketika budaya integritas kuat, risiko korupsi dapat ditekan dan kualitas layanan semakin meningkat,” ujar narasumber dari KPK.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Bagus Ariyadi, menyampaikan komitmennya dalam mendukung penguatan Zona Integritas di lingkungan kerjanya.
“Kami berkomitmen penuh mendukung implementasi Zona Integritas. Melalui kegiatan ini, kami semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat budaya kerja yang bersih dan profesional,” ungkapnya.
Kanwil BPN Provinsi Kalbar juga kembali menekankan pentingnya konsistensi seluruh satuan kerja dalam menerapkan Zona Integritas secara nyata. Upaya tersebut meliputi peningkatan standar pelayanan, keterbukaan informasi, digitalisasi layanan pertanahan, hingga evaluasi berkala terhadap potensi risiko korupsi.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan implementasi Zona Integritas dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. (Bgs).
