Wartamelawi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Melawi menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye, Penertiban, serta Pokja Netralitas bersama sejumlah stakeholder, Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pabung 1205 Sintang, BKPSDM Melawi, Inspektorat, dan KPU Kabupaten Melawi. Jumat, (15/11/2024) di ruang rapat Bawaslu Melawi.
Pembentukan Pokja ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap tahapan kampanye dalam Pilkada 2024. Markus, SH, anggota Bawaslu Kabupaten Melawi sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kampanye yang sesuai aturan dan bebas dari pelanggaran.
“Pokja ini dibentuk untuk memperkuat pengawasan pada tahapan kampanye Pilkada 2024. Kami ingin memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi, mencegah potensi pelanggaran, dan menjaga integritas pelaksanaan Pilkada,” ujar Markus
Dalam rapat tersebut, para stakeholder menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung kerja Pokja. Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menyatakan kesiapan menjaga ketertiban umum selama masa kampanye, sementara BKPSDM Melawi dan Inspektorat menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami juga akan meningkatkan pengawasan terhadap ASN untuk memastikan mereka tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Ini penting demi menjaga profesionalisme dan integritas birokrasi,” tambah Markus.
Markus menegaskan bahwa kerja sama lintas instansi sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang kondusif selama tahapan Pilkada berlangsung. “Sinergi ini sangat penting untuk mencegah potensi konflik di lapangan. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mewujudkan Pilkada yang tertib dan aman,” katanya.
Melalui pembentukan Pokja ini, Bawaslu Kabupaten Melawi optimis mampu mengawal Pilkada 2024 secara transparan, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. (Bgs).
