Wartamelawi.com – Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak Kalimantan Barat gelar Workshop revisi kurikulum Program Studi S1 Ilmu Politik FISIP UNTAN tahun 2024 merupakan langkah positif dalam mengadaptasi pendidikan tinggi di bidang Ilmu Politik dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Workshop yang dilakukan. di Aula Magister Ilmu Sosial FISIP UNTAN. Sabtu (22/6/24).
Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si selaku ketua penitia workshop kurikulum menyampaikan workshop dibuka oleh Dekan Fisip Untan Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si, dengan melibatkan dua narasumber yakni Dr. Asep Sahid Gatara, S.Ag., M.Si, dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua APSIPOL, dan Dr. Phil. Aditya Perdana, M.Si, dari Universitas Indonesia yang juga sebagai Assesor BAN-PT/LAMSPAK.
“Tujuan workshop adalah untuk melakukan update kurikulum sesuai tuntutan perkembangan ilmu politik, dan adanya kebutuhan untuk meningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan prodi ilmu politik, sehingga lulusan program Studi S1 Ilmu Politik diharapkan mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal (daerah), tetapi juga secara nasional, regional, bahkan internasional,” kata Herri Junius.
Menurut Herri Junius, kehadiran narasumber tingkat Nasional ini menjadi penting karena kualifikasi dan pengalaman akademis yang mereka miliki mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kurikulum yang adaptif dan berkualitas.
“Kedua orang narasumber tingkat nasional ini yang dihadirkan bukan hanya mampu mengarahkan workshop ini menuju tujuan utama yaitu menyusun kurikulum yang tidak hanya mengintegrasikan aspek-aspek negara, intermediari, dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa lulusan Program Studi S1 Ilmu Politik FISIP UNTAN mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional,” paparnya.
Sementara Dekan Fisip Universitas TanjungpuraDr. Herlan, S.Sos.,M.Si. dalam pidato sambutanya menekankan perlunya revisi kurikulum.
“Revisi kurikulum sebagai tuntutan keluarnya Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang menuntut program studi untuk menyusun ulang kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap mempertahakan kekhasan prodi yaitu kajian terhadap politik perbatasan dan rekonsilisasi konflik,” ucapnya
Kegiatan workshop kurikulum diikuti oleh Dosen Tetap Program Studi, Utusan Partai Politik, LSM/NGO, KPU, Bawaslu Kota Pontianak, Media Massa, Alumni dan Mahasiswa. Dalam sesi FGD, peserta aktif dalam memberikan masukan kepada Prodi, masukan dari stakeholder antara lain merekomendasikan prodi untuk menghadirkan matakuliah baru yang diharapkan dapat menjawab persoalan urgen di Kalimantan Barat antara lain Politik Lingkungan, Politik Agraria dan Politik Digital.
Kegiatan workshop ditutup oleh Wakil Dekan I Fisip Untan, Dr. Elyta, M.Si yang turut mengapresiasi kegiatan dengan adanya masukan dari asosiasi program studi dan dan peserta aktif dari stakeholder. Wakil Dekan berharap bahwa workshop kurikulum Prodi Ipol merupakan momentun untuk perbaikan kurikulum dan peningkatan pemeringkatan akreditasi dari Baik Sekali menjadi Unggul. (Habib).
