Wartamelawi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai Minggu hingga Rabu (26–29 Oktober 2025). Rakor ini bertujuan memperkuat kolaborasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.
Acara diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia, dengan agenda utama membahas sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program lintas sektor.
Saat di hubungi Wartawan Wartamelawi.com, Sekda Paulus, menjelaskan bahwa Forum koordinasi ini juga membahas sejumlah isu strategis nasional, antara lain alokasi dana transfer daerah, sinkronisasi program pusat dan daerah, serta tantangan implementasi kebijakan pembangunan di berbagai wilayah. Kamis (30/10/25).
“Rakor ini sangat penting untuk memastikan agar program pemerintah pusat dapat sejalan dengan kebutuhan daerah. Salah satu isu yang mengemuka adalah soal penyesuaian dana transfer ke daerah yang kini banyak dirasakan dampaknya. Dalam forum ini juga hadir Mendagri, Wamendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan berbagai kementerian terkait lainnya yang memberikan paparan,” ujar Paulus.
Lebih lanjut, Paulus menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, Rakor menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi serta mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik dan tata kelola anggaran.
“Kami memahami arah kebijakan pemerintah pusat bahwa daerah ke depan harus mampu berdiri lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada pusat. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan sinkronkan dalam forum ini,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa Rakor ini tidak hanya bertujuan menyelaraskan program antara pusat dan daerah, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2026.
“Melalui rakor ini, kita evaluasi pelaksanaan program 2025 yang sedang berjalan sekaligus memberikan arahan dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun 2026,” kata Tito.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, antara lain percepatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, peningkatan ketahanan pangan, serta penataan permukiman kumuh dan pengelolaan sampah.
“Program daerah harus sejalan dengan program unggulan Presiden. Saya berharap para kepala daerah memberi perhatian serius dan menjadikannya prioritas. Karena itu, kami menghadirkan sejumlah kementerian seperti PUPR, Keuangan, Kesehatan, Pendidikan, Bappenas, dan lainnya agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif,” pungkas Mendagri. (Bgs).
