Wartamelawi.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi terus memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penguatan pengawasan internal. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Bagus Ariyadi, menjelaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi pilar penting dalam reformasi birokrasi, sekaligus menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan.
“Penguatan Pengawasan dalam Zona Integritas (ZI) adalah serangkaian program dan sistem untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, efektivitas pengelolaan keuangan, dan menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang,” ujar Bagus Ariyadi. Rabu (22/10/25).
Ia menambahkan, pengawasan dilakukan melalui beberapa aspek utama, termasuk pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penanganan pengaduan masyarakat dan whistle-blowing system, serta penanganan benturan kepentingan.
“Setiap mekanisme pengawasan kami terapkan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan setiap proses kerja berjalan sesuai regulasi. Sistem pengaduan masyarakat dan whistle-blowing system memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam menjaga integritas layanan pertanahan,” jelas Bagus.
Bagus menekankan bahwa penguatan pengawasan sejalan dengan nilai-nilai BerAKHLAK, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan pengawasan yang efektif, Kantah Melawi dapat memastikan seluruh program Zona Integritas berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Pengawasan bukan sekadar prosedur administratif. Ini adalah fondasi untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani dengan integritas tinggi,” tutup Bagus.
Dengan langkah strategis ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan Zona Integritas berkelanjutan, sekaligus menegaskan perannya sebagai instansi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (Bgs).
