Wartamelawi.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi terus mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Bagus Ariyadi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan masyarakat menerima layanan yang cepat, mudah, murah, dan akuntabel.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Zona Integritas adalah bagian penting dari program reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan akuntabel melalui komitmen instansi pemerintah untuk bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani,” ujar Bagus Ariyadi.
Ia menambahkan, keberhasilan peningkatan layanan publik ini tidak lepas dari enam area perubahan utama dalam pembangunan Zona Integritas, yang mencakup standarisasi prosedur layanan, digitalisasi, penguatan akuntabilitas, dan evaluasi kepuasan masyarakat.
“Pelayanan yang berkualitas diukur dari kepuasan masyarakat dan penerapan standar pelayanan yang jelas. Kami memastikan setiap layanan pertanahan berjalan transparan dan terukur, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” jelas Bagus.
Bagus menekankan, peningkatan kualitas layanan publik menjadi pilar utama bagi Kantah Melawi untuk membangun budaya birokrasi yang profesional, integritas tinggi, dan melayani. Upaya ini juga selaras dengan nilai-nilai BerAKHLAK, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Dengan fokus pada kualitas layanan, kami berharap masyarakat merasakan manfaat langsung dari reformasi birokrasi. Ini bukan sekadar prosedur, tetapi komitmen nyata untuk membangun instansi yang bersih, transparan, dan melayani,” tutup Bagus.
Langkah-langkah ini semakin memperkuat Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dalam mewujudkan Zona Integritas yang berkelanjutan, sekaligus mempercepat pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
