Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus mendorong peningkatan infrastruktur perkotaan guna menunjang kelancaran mobilitas masyarakat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan jalan dua jalur sepanjang kurang lebih 6 kilometer di kawasan Nanga Pinoh, yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus mendukung penataan wilayah perkotaan.
Usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Melawi, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., menyerahkan proposal berisi sejumlah usulan prioritas pembangunan infrastruktur daerah.
Salah satu poin utama dalam proposal tersebut ialah pembangunan jalan dua jalur yang menghubungkan kawasan Rumah Jabatan Bupati Melawi dengan Kantor Bupati Melawi. Rencana ini dipandang strategis untuk meningkatkan daya tampung jalan, mengingat aktivitas kendaraan di kawasan perkotaan Nanga Pinoh terus berkembang, sementara beberapa ruas jalan masih memiliki lebar terbatas.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan agar arus lalu lintas lebih lancar dan penataan kawasan pemerintahan maupun perkotaan dapat dilakukan secara lebih optimal.
Menanggapi usulan itu, Lasarus memberikan respons positif dan menilai pembangunan jalan dua jalur dapat menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Kabupaten Melawi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kesiapan lahan menjadi aspek mendasar yang harus dipastikan sebelum rencana tersebut berlanjut ke proses perencanaan teknis dan pembahasan anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan secara cermat terhadap lahan yang dibutuhkan, termasuk mengidentifikasi bangunan serta kondisi lingkungan di sepanjang trase jalan yang direncanakan. Persiapan tersebut diperlukan agar rancangan pembangunan sesuai dengan kebutuhan teknis dan meminimalkan potensi hambatan ketika proyek memasuki tahap pelaksanaan.
Lasarus juga mendorong Pemerintah Kabupaten Melawi untuk menjalin koordinasi dengan balai teknis terkait di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Pembahasan bersama diperlukan guna mengkaji kondisi jalan saat ini, kebutuhan ruang untuk pembangunan, kesiapan lahan, serta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengusulan.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan rencana pembangunan dapat disiapkan secara terukur dan mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga peluang untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dapat diperjuangkan berdasarkan kesiapan teknis dan prioritas pembangunan.
Bagi Pemkab Melawi, pembangunan jalan dua jalur ini tidak hanya berkaitan dengan upaya mengatasi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mempermudah pergerakan masyarakat, menunjang aktivitas pemerintahan, serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di Nanga Pinoh.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi pembangunan tersebut. Dengan dukungan koordinasi lintas pemerintahan, berbagai kebutuhan infrastruktur prioritas Kabupaten Melawi diharapkan dapat diperjuangkan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lahan, kelayakan teknis, dan ketersediaan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Melawi pun terus mengupayakan komunikasi dengan pemerintah pusat agar rencana pembangunan yang dinilai mendesak bagi masyarakat memperoleh perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran negara. (Bgs).
