Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat pengawasan terhadap penyerapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pabrik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan petani mandiri mendapatkan harga yang wajar sekaligus memperoleh kepastian dalam memasarkan hasil panennya.
Upaya tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yakni PT Samboja Inti Perkasa (SIP) di Desa Pemuar dan PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Rabu (30/9/2026).
Sidak dipimpin Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., bersama sejumlah kepala perangkat daerah. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah mengecek langsung aktivitas operasional pabrik sekaligus menindaklanjuti keluhan petani mengenai harga TBS, antrean kendaraan pengangkut buah, serta kelancaran penerimaan hasil panen.
Wakil Bupati Malin menegaskan, perkembangan industri kelapa sawit harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya petani lokal. Menurutnya, hubungan antara perusahaan dan petani perlu dibangun dalam semangat kemitraan sehingga keberadaan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah daerah, lanjut Malin, berkepentingan memastikan harga pembelian TBS di tingkat pabrik mengacu pada kesepakatan yang telah ditetapkan. Ia juga meminta perusahaan tidak mengambil kebijakan penurunan harga secara sepihak yang berpotensi menekan pendapatan petani.
“Bisnis boleh berjalan dan mencari keuntungan, tetapi masyarakat petani harus dilayani dengan harga yang sesuai. Jangan sampai petani dirugikan karena permainan harga,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Malin juga menyoroti harga TBS petani mandiri yang dinilai masih berada di bawah kesepakatan. Ia meminta pihak perusahaan memperhatikan keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kepentingan petani.
“Jadi, harga tidak boleh turun, tapi kalau naik boleh,” ujarnya.
Selain harga, Pemkab Melawi turut menaruh perhatian terhadap mekanisme penerimaan TBS. Petani lokal diminta memperoleh perhatian dalam proses penerimaan buah agar hasil panen tidak terlalu lama tertahan di kawasan pabrik.
Persoalan antrean kendaraan menjadi salah satu temuan yang mendapat perhatian khusus, terutama di PKS PT SIP. Antrean panjang dinilai dapat berdampak terhadap kualitas buah apabila TBS terlalu lama menunggu untuk dibongkar dan diolah.
“Kalau sampai berhari-hari, tentu sangat merugikan. Sawit bisa susut dan bahkan busuk,” kata Malin.
Ia meminta manajemen perusahaan memperbaiki pengaturan penerimaan TBS agar antrean dapat dikendalikan. Selain berpengaruh terhadap kualitas buah, antrean yang terlalu panjang juga dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar kawasan pabrik.
Sementara itu, manajemen PT SDK menjelaskan bahwa kegiatan produksi perusahaan sebelumnya sempat terganggu selama sekitar dua pekan akibat kerusakan fasilitas. Setelah dilakukan penanganan, operasional kembali berjalan dengan kapasitas sekitar 40 ton TBS per jam atau sekitar 700 ton per hari.
Manajer PKS PT SDK, Agus Sulaiman, mengatakan seluruh masukan yang disampaikan pemerintah daerah telah dicatat untuk menjadi bahan evaluasi dan akan diteruskan kepada manajemen perusahaan.
Di PT SIP, PJS Manager PKS, Ipan Domoran, menjelaskan bahwa antrean kendaraan antara lain dipengaruhi kendala pengangkutan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Kondisi musim kemarau turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi.
Menurut Ipan, kapasitas pengolahan PT SIP saat ini mencapai sekitar 55 ton TBS per jam, meningkat dibandingkan kapasitas sebelumnya yang berada di angka 45 ton per jam. Sementara itu, fasilitas penyimpanan CPO memiliki kapasitas sekitar 7.000 ton. Saat kunjungan berlangsung, ruang penyimpanan yang tersedia sekitar 800 ton karena masih terdapat akumulasi pengiriman sebelumnya.
Manajemen PT SIP menyatakan masih dapat menerima pasokan TBS petani dalam beberapa hari ke depan sembari melakukan evaluasi terhadap kendala distribusi CPO dan kebutuhan operasional lainnya.
Selain harga dan kelancaran penerimaan TBS, Pemkab Melawi juga mengingatkan perusahaan agar memperhatikan aspek lingkungan. Pemeriksaan turut diarahkan pada pengelolaan limbah, kondisi kolam penampungan, serta potensi dampak aktivitas pabrik terhadap lingkungan sekitar.
Malin meminta seluruh fasilitas pengelolaan limbah dipastikan berfungsi secara optimal sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap sungai, lahan pertanian, perkebunan, maupun sumber penghidupan masyarakat.
Perusahaan juga diminta memperhatikan dampak aktivitas operasional seperti asap, debu, dan bau, mengingat sejumlah fasilitas berada tidak jauh dari permukiman warga dan lembaga pendidikan.
Pemkab Melawi berharap kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani. Dengan hubungan yang lebih terbuka dan kemitraan yang baik, aktivitas industri kelapa sawit diharapkan dapat terus berjalan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. (Bgs).
