Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Sekretaris Daerah, Drs. Paulus, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Melawi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi. Rabu (10/9/25).
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Perubahan APBD 2025 kami susun dengan berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Kami berterima kasih atas masukan dan dukungan seluruh fraksi DPRD, karena kritik dan saran tersebut menjadi penguat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Sekda Melawi, Drs. Paulus.
Peningkatan PAD dan Kontribusi BUMD
Pemerintah daerah juga menanggapi pandangan fraksi terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan antara lain intensifikasi pajak melalui pembaruan data, penerapan teknologi informasi, kerjasama dengan Bank Kalbar dalam sistem perekaman dan pembayaran pajak online, hingga pembentukan tim optimalisasi pajak dan retribusi.
“Kami terus melakukan langkah konkret untuk memperluas sumber pendapatan, termasuk memanfaatkan potensi pajak dan retribusi yang belum optimal. Kontribusi BUMD juga terus ditingkatkan, di mana Bank Kalbar setiap tahun memberikan dividen, dan PDAM Tirta Melawi berhasil meraih kinerja terbaik ke-4 dari 13 BUMD Air Minum se-Kalimantan Barat,” jelas Paulus.
Transparansi, Efisiensi, dan Pengelolaan Dana
Menanggapi masukan Fraksi Golkar dan NasDem, pemerintah menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 telah memperhatikan aspek efisiensi, belanja wajib, dan pelayanan publik. Struktur APBD perubahan juga tetap menjaga keseimbangan fiskal, dengan defisit yang terkendali.
“Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tetap menjadi prioritas. Belanja pelayanan publik, termasuk gaji dan tunjangan ASN, kami pastikan terbayar sesuai ketentuan. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap diberikan berdasarkan kinerja dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
P3K dan Belanja Pegawai
Pemerintah juga menjawab terkait persoalan gaji P3K yang sempat tertunda. Alokasi gaji tersebut kini sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025 dan akan dibayarkan secara rutin.
“Formasi P3K Kabupaten Melawi telah disetujui KemenPAN-RB melalui Keputusan Nomor 637 Tahun 2025. Pemerintah berkomitmen memastikan hak pegawai, baik CPNS maupun P3K, terpenuhi sesuai aturan,” ungkap Sekda.
Pengelolaan SDA dan Permasalahan Tambang
Terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan penebangan kayu ilegal, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak sesuai regulasi, sekaligus mencari solusi legal bagi masyarakat.
“PETI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Namun, pemerintah daerah dapat mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Menteri ESDM. Begitu juga dengan pemanfaatan kayu, masyarakat akan diarahkan melalui program perhutanan sosial agar dapat dilakukan secara legal,” jelas Paulus.
Infrastruktur, Pendidikan, dan UMKM
Masukan terkait infrastruktur dasar, sekolah rusak, hingga dukungan terhadap UMKM juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam APBD Perubahan 2025, prioritas pembangunan tetap diarahkan pada jalan, jembatan, air bersih, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami menyadari bahwa infrastruktur dasar adalah lokomotif perekonomian. Meski anggaran terbatas, kami akan memaksimalkan prioritas pembangunan, termasuk mendukung UMKM dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan,” tutur Sekda.
Komitmen Kebersamaan
Di akhir penyampaiannya, Sekda Melawi menekankan pentingnya sinergi pemerintah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan pembangunan daerah.
“Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam iklim damai, tertib, dan saling menghargai. Mari bersama kita jaga Melawi agar tetap kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutup Drs. Paulus.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menegaskan komitmennya dalam mengelola APBD Perubahan 2025 secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Bgs).
