Wartamelawi.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi salah satu ancaman bencana yang harus diwaspadai di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan laporan penanganan bencana asap akibat Karhutla BPBD Kalimantan Barat, hingga 21 Agustus 2026 tercatat sebanyak 42.862 titik panas (hotspot) berdasarkan data BRIN.
Data tersebut menunjukkan sebaran hotspot terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 17.522 titik, disusul Kabupaten Sanggau sebanyak 6.460 titik, Sintang 2.891 titik, Kayong Utara 2.744 titik, Kapuas Hulu 2.672 titik, Landak 2.548 titik, Kubu Raya 2.474 titik, dan Melawi sebanyak 2.364 titik.
Sementara itu, berdasarkan sumber SIPONGI Kementerian Kehutanan, indikasi luasan lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 38.301,86 hektare. Angka tersebut menggambarkan besarnya dampak Karhutla yang masih menjadi perhatian pemerintah dan seluruh unsur penanggulangan bencana.
Koordinator Harian Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, SE., S.Pd, mengatakan penanganan Karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla, perusahaan swasta, masyarakat peduli api, Desa Tangguh Bencana hingga instansi terkait.
“Penanganan Karhutla dilakukan secara terpadu melalui patroli darat, patroli udara dan pemadaman pada titik-titik yang ditemukan adanya kebakaran. Koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” kata Daniel. Sabtu (22/08/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan melalui SK Nomor 97/BPBD/2026. Status tersebut berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026 dan dapat diperpanjang menyesuaikan situasi serta kondisi di lapangan.
Selain status siaga darurat di tingkat provinsi, sejumlah kabupaten juga menetapkan status kedaruratan. Kabupaten Melawi, misalnya, menetapkan Status Siaga Darurat sejak 2 Februari hingga 31 Desember 2026. Bahkan, Melawi juga telah berstatus Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap akibat Karhutla sejak 17 Juli hingga 1 Oktober 2026.
Daniel menjelaskan, langkah antisipasi dan penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pemerintah bersama unsur terkait juga mengintensifkan patroli darat gabungan secara terpadu untuk mendeteksi dan mencegah meluasnya kebakaran.
“Patroli darat melibatkan BPBD, TNI/Polri, Brigade Dalkarhutla UPT KPH, Manggala Agni, perusahaan swasta, Masyarakat Peduli Api, Desa Tangguh Bencana, kelompok masyarakat dan instansi terkait. Ini penting untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain patroli darat, pemerintah juga mengoptimalkan dukungan operasi udara. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan dukungan berupa helikopter dan pesawat Cessna Grand Caravan untuk kegiatan patroli udara, khususnya dalam memantau titik api dan mendeteksi Karhutla secara dini.
Dukungan lainnya berupa water bombing atau pemadaman melalui udara. Operasi tersebut digunakan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit atau tidak dapat diakses oleh tim pemadam melalui jalur darat.
“Untuk lokasi yang sulit dijangkau dari darat, dukungan pemadaman udara sangat membantu. Water bombing menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penanganan titik api yang berada di wilayah dengan akses terbatas,” ujar Daniel.
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan terhadap Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi yang dilakukan BNPB bersama BMKG tersebut diarahkan untuk memanfaatkan kondisi pertumbuhan awan hujan guna membantu membasahi wilayah yang rawan Karhutla.
Dalam laporan tersebut juga tercatat sejumlah dukungan armada udara yang ditempatkan di beberapa basis operasi. Untuk patroli udara terdapat helikopter dan pesawat yang beroperasi dari Pontianak Base serta Ketapang Base, sementara sejumlah helikopter digunakan untuk misi water bombing.
Daniel menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mengingat wilayah Kalimantan Barat memiliki cukup banyak kawasan yang masuk kategori rawan kebakaran. Berdasarkan data BPBD, terdapat 125 kecamatan dan 355 desa/kelurahan yang masuk dalam wilayah rawan Karhutla di Kalimantan Barat.
“Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran meluas, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca sangat mendukung terjadinya Karhutla,” tegasnya.
Dengan tingginya jumlah hotspot dan luas indikasi lahan terbakar, BPBD Kalimantan Barat mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Deteksi dini, pelaporan cepat dan penanganan terpadu dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana asap yang lebih luas.
“Harapan kita tentu Karhutla dapat segera dikendalikan. Sinergi seluruh unsur di lapangan, dukungan pemerintah pusat serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar dampak Karhutla dapat diminimalkan,” pungkas Daniel. (Bgs).
