Wartamelawi.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Barat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKASINDO Kabupaten Melawi menghadiri Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang berlangsung di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan nasional yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASINDO tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi petani sawit sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan perkebunan rakyat, kepastian harga tandan buah segar (TBS), legalitas lahan, peremajaan kebun, hingga peningkatan keterlibatan petani dalam industri pengolahan kelapa sawit.
Kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu diikuti pengurus APKASINDO dari 25 provinsi. Sejumlah pejabat dan tokoh nasional turut hadir, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.
PENAS III mengangkat tema Penguatan Petani Kelapa Sawit dan Sinergitas Hilir Kunci Kedaulatan Energi Indonesia. Forum tersebut menyoroti pentingnya membangun industri kelapa sawit yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pengolahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi petani sebagai pelaku utama di sektor perkebunan rakyat.
Salah satu pesan utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah dukungan pemerintah terhadap penguatan kapasitas petani sawit melalui kelembagaan koperasi. Petani diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengolahan hasil perkebunan sehingga memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa agenda hilirisasi kelapa sawit harus dibangun di atas fondasi sektor hulu yang kuat. Menurutnya, peningkatan kapasitas industri pengolahan perlu disertai pembenahan budidaya, tata kelola perkebunan, dan sistem pendukung usaha tani.
Ia menyampaikan bahwa pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda pembangunan yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi petani seperti APKASINDO. Dengan keterlibatan petani, kebijakan hilirisasi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan industri, tetapi juga memberikan dampak terhadap pendapatan dan kesejahteraan pekebun.
Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mendorong pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi agar petani dapat memperluas peran dalam rantai usaha komoditas tersebut.
Kementerian Koperasi, menurutnya, siap mendampingi koperasi petani dalam pengembangan usaha pengolahan, termasuk membantu akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembangunan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi dengan kapasitas sekitar 60 ton per jam dan dukungan luas kebun kurang lebih 7.000 hektare. Pengembangan model usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian koperasi sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.
Ferry juga mendorong penguatan kemitraan antara koperasi anggota APKASINDO dan PT Agrinas Palma Nusantara. Melalui kemitraan yang terorganisasi, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses petani terhadap peluang ekonomi di sektor perkebunan kelapa sawit.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO., menyambut dukungan pemerintah terhadap peningkatan peran petani dalam agenda hilirisasi nasional.
Menurutnya, hilirisasi yang berpihak kepada petani harus memberikan ruang lebih besar bagi pekebun untuk menikmati nilai tambah komoditas. Pengembangan industri tidak cukup hanya berfokus pada kapasitas pengolahan, tetapi juga perlu membuka kesempatan kemitraan, memperluas akses usaha, dan memperkuat posisi petani dalam rantai nilai kelapa sawit.
Gulat juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara petani swadaya, pabrik kelapa sawit tanpa kebun, serta pabrik yang terintegrasi dengan kebun inti dan plasma. Perbedaan pola usaha dan hubungan pasokan tersebut perlu dikelola secara baik agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan petani.
Selain hilirisasi, persoalan harga TBS menjadi perhatian utama dalam agenda perjuangan APKASINDO. Kepastian harga di tingkat kebun berpengaruh langsung terhadap pendapatan petani, kemampuan membiayai pemeliharaan tanaman, pembelian pupuk, serta keberlanjutan produktivitas perkebunan.
Karena itu, perbaikan tata niaga dan perlindungan harga TBS dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar pekebun sekaligus menciptakan hubungan usaha yang lebih seimbang antara petani dan perusahaan pengolahan.
Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, turut menekankan pentingnya peran organisasi petani sebagai mitra strategis pemerintah. APKASINDO diharapkan mampu menjadi penghubung antara kepentingan petani, dunia usaha, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit.
Di sisi lain, organisasi petani juga diharapkan tetap menjalankan fungsi advokasi dengan menyampaikan berbagai persoalan dan keberatan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan pekebun.
Dalam rangkaian PENAS III, APKASINDO menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Resolusi Petani Sawit Indonesia 2026–2027 kepada pemerintah. Resolusi tersebut mencakup perlindungan harga TBS dan perbaikan tata niaga, kepastian hukum atas legalitas lahan perkebunan rakyat, percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyederhanaan persyaratan bantuan sarana dan prasarana perkebunan, serta penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan pengembangan kemitraan dengan PT Agrinas Palma Nusantara.
Resolusi itu dibacakan di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dan diserahkan kepada Kementerian Pertanian melalui Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Penyampaian resolusi tersebut menjadi langkah organisasi untuk membawa persoalan petani di daerah ke tingkat nasional agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan perkebunan rakyat.
APKASINDO juga menyoroti persoalan kepastian hukum lahan perkebunan masyarakat, termasuk dampak kegiatan penertiban kawasan hutan terhadap kebun yang menurut organisasi merupakan milik petani. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan penyelesaian yang memberikan kejelasan status hukum dan memperhatikan hak-hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi petani swadaya turut menjadi pembahasan. APKASINDO pada prinsipnya mendukung pengelolaan perkebunan berkelanjutan, tetapi menekankan pentingnya pendampingan teknis, dukungan pembiayaan, dan penguatan kelembagaan agar petani kecil mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ketua Umum DPP APKASINDO juga menyoroti ketentuan terkait pasokan TBS dari kebun bersertifikat ISPO ke pabrik kelapa sawit. Menurut organisasi, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi petani swadaya yang belum seluruhnya memiliki kemampuan memenuhi persyaratan sertifikasi.
Dalam forum itu, pemerintah turut menyampaikan dukungan terhadap pengembangan koperasi petani sebagai bagian dari penguatan hilirisasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan adanya sejumlah koperasi yang didorong untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dengan pendampingan kementeriannya. Salah satu fasilitas yang disebutkan telah diresmikan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Rangkaian kegiatan juga mencakup penyerahan bantuan program PSR secara simbolis kepada Koperasi Bangga Bakti serta bantuan sarana dan prasarana kepada koperasi petani.
Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Indra Rustandi, menyampaikan bahwa keikutsertaan DPW APKASINDO Kalbar bersama DPD APKASINDO Kabupaten Melawi dalam PENAS III merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi organisasi sekaligus memperjuangkan aspirasi petani sawit di daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi petani Kalimantan Barat perlu mendapatkan perhatian bersama, terutama menyangkut kepastian harga TBS, kelancaran penyerapan hasil panen oleh pabrik kelapa sawit, peremajaan kebun, serta penguatan kelembagaan petani melalui koperasi.
“PENAS III ini menjadi kesempatan penting bagi kami untuk mengikuti perkembangan kebijakan nasional sekaligus memperkuat perjuangan bagi petani sawit di Kalimantan Barat. Kami berharap kebijakan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi dan penguatan koperasi, dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, mulai dari peningkatan produktivitas hingga kesejahteraan,” ujar Indra Rustandi.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, koperasi, dan perusahaan perkebunan diperlukan untuk mendorong tata kelola industri kelapa sawit yang lebih baik dan berkeadilan.
“Petani harus mendapatkan ruang yang lebih besar dalam rantai usaha kelapa sawit. Jangan sampai petani hanya menjadi pemasok bahan baku. Mereka juga perlu didorong agar mampu berkembang melalui koperasi, kemitraan usaha, dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan hilirisasi,” tambahnya.
Indra berharap hasil pembahasan dalam PENAS III dapat menjadi dasar penguatan program dan koordinasi di tingkat daerah, sehingga berbagai kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang sesuai dengan kebutuhan petani di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Melawi, Sopian Hadi, menilai pembahasan dalam PENAS III relevan dengan tantangan yang dihadapi petani sawit di Kabupaten Melawi.
Menurutnya, kepastian penyerapan TBS oleh pabrik, harga yang layak, akses terhadap program peremajaan, serta penguatan ekonomi perkebunan rakyat merupakan sejumlah hal yang perlu terus diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.
“Kami berharap hasil PENAS III ini tidak berhenti pada pembahasan dan penyampaian resolusi saja, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh petani. Bagi petani di Melawi, kepastian penyerapan TBS, harga yang layak, kemudahan program peremajaan sawit rakyat, dan penguatan koperasi merupakan kebutuhan yang sangat penting,” kata Sopian Hadi.
Ia menjelaskan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar petani, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, serta membangun kemitraan yang lebih seimbang dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit.
Namun, penguatan koperasi perlu disertai pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan. Petani juga membutuhkan infrastruktur perkebunan yang memadai, kemudahan akses pengangkutan hasil panen, kepastian legalitas lahan, serta dukungan sarana produksi untuk menjaga produktivitas kebun.
“Petani sawit di Kabupaten Melawi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Karena itu, kami berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi petani, termasuk akses terhadap pabrik, infrastruktur perkebunan, legalitas lahan, dan pendampingan usaha. Dengan kerja sama yang baik, petani diharapkan semakin mandiri dan sejahtera,” ungkapnya.
Sopian berharap keikutsertaan APKASINDO Melawi dalam forum nasional tersebut dapat memperkuat koordinasi dengan pengurus wilayah dan pusat, sehingga aspirasi petani di Kabupaten Melawi dapat diperjuangkan secara berkelanjutan.
Ia juga berharap penguatan koperasi tidak hanya menjadi bagian dari program hilirisasi, tetapi benar-benar membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai tambah, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan usaha perkebunan secara lebih mandiri.
Melalui PENAS III dan peringatan HUT ke-26 APKASINDO, organisasi petani sawit menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, koperasi, perusahaan, dan petani dalam membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Bagi Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Melawi, agenda tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memperkuat posisi petani dalam tata niaga TBS, meningkatkan akses terhadap program peremajaan, menyelesaikan persoalan legalitas lahan, serta memperluas peluang kemitraan dengan industri pengolahan.
Kehadiran DPW APKASINDO Kalimantan Barat dan DPD APKASINDO Kabupaten Melawi dalam PENAS III menjadi bagian dari upaya organisasi untuk mengikuti arah kebijakan nasional sekaligus menyuarakan kebutuhan petani di daerah.
Ke depan, hasil resolusi dan pembahasan dalam pertemuan nasional tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui program yang terukur, pendampingan koperasi, perbaikan tata niaga, serta kebijakan yang memberikan kepastian dan manfaat bagi pekebun rakyat.
Dengan sinergi yang kuat dan perhatian terhadap kebutuhan petani, pengembangan industri kelapa sawit diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor hilir dan kedaulatan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian penting dari rantai usaha kelapa sawit Indonesia. (Bgs).
