Wartamelawi.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut melalui penurunan biaya haji dan pemangkasan masa antrean keberangkatan, yang dilakukan lewat langkah efisiensi dan diplomasi aktif dengan Pemerintah Arab Saudi.
Mengutip laman presidenri.go.id, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia kini telah membentuk Kementerian Haji. Pembentukan kementerian ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem birokrasi Arab Saudi yang memiliki kementerian khusus urusan haji.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, urusan haji diatur langsung oleh Menteri Haji. Jadi kita harus punya pejabat setingkat menteri untuk berkoordinasi,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Presiden menuturkan, kehadiran Kementerian Haji telah membawa hasil nyata berupa penurunan biaya haji. Ia meminta agar efisiensi terus ditingkatkan guna meringankan beban calon jemaah.
“Alhamdulillah, biaya haji sudah bisa kita turunkan. Saya minta agar efisiensi terus dilakukan. Menteri Haji sekarang sedang berada di Arab Saudi untuk memastikan semuanya berjalan baik dan bersih,” tutur Presiden.
Biaya Haji Turun, Masa Tunggu Lebih Pendek
Presiden Prabowo juga mengumumkan capaian lain, yakni pemangkasan masa tunggu keberangkatan haji. Jika sebelumnya calon jemaah harus menunggu hingga 40 tahun, kini masa antrean tersebut telah berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp90 juta, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp49,8 juta. Pada tahun 2024, rata-rata BPIH naik menjadi Rp93,4 juta dan Bipih sekitar Rp56 juta.
Penurunan biaya di tahun 2025 menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Kampung Indonesia di Makkah, Terobosan Diplomatik Bersejarah
Selain efisiensi biaya, Presiden Prabowo juga mengumumkan capaian diplomatik penting antara Indonesia dan Arab Saudi, yakni persetujuan pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah.
“Alhamdulillah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Makkah. Saya beberapa kali melakukan pendekatan dan akhirnya mereka mengizinkan. Bahkan, undang-undangnya diubah khusus untuk kita. Indonesia menjadi negara pertama yang diperbolehkan memiliki lahan di Kota Suci,” ungkap Kepala Negara.
Presiden menjelaskan, lahan yang diberikan berada di lokasi strategis, bahkan sebagian berdekatan langsung dengan Masjidil Haram. Dengan adanya fasilitas ini, pemerintah dapat mengatur secara langsung seluruh kebutuhan jemaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga fasilitas kesehatan.
“Berarti nanti semua fasilitas kita atur sendiri. Kita pastikan tidak ada lagi kekurangan, penyimpangan, atau kekecewaan dari jemaah haji Indonesia. Ini merupakan terobosan luar biasa,” tegasnya.
Kampung Indonesia di Makkah akan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi jemaah haji Indonesia, sekaligus simbol eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi.
Presiden Prabowo menegaskan, keberhasilan diplomasi dan efisiensi biaya ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mereformasi tata kelola haji secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa pengelolaan yang bersih dan efisien akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan haji di masa mendatang. (***)
