BeritaParlemenPemerintahWarta Melawi

Bupati Melawi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Terkait Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026

429
×

Bupati Melawi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Terkait Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026

Sebarkan artikel ini

Wartamelawi.com – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Melawi, Jumat (22/8/2025).

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Melawi menyampaikan pandangan, saran, serta catatan strategis atas rancangan KUA-PPAS yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. Pandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan fiskal daerah tahun 2026.

Bupati Dadi dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas peran aktif dalam memberikan masukan konstruktif. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkesinambungan.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Melawi atas pandangan serta masukan yang telah diberikan. Semua catatan tersebut tentu menjadi perhatian serius bagi kami dalam menyempurnakan rancangan KUA-PPAS 2026,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kondisi fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

“Rancangan KUA-PPAS 2026 kami arahkan pada penguatan sektor pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ekonomi kerakyatan. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Melawi,” tambahnya.

Rapat Paripurna ini berjalan lancar dan tertib, serta menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Bgs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250 Example 728x250 Example 728x250