Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan langkah tegas dalam menata wajah kota dengan menertibkan puluhan bangunan liar dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah SDF, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai Selasa (13/01) hingga Rabu (14/01/2026), dengan melibatkan lintas instansi, di antaranya Satpol PP Kabupaten Melawi, unsur TNI-Polri, serta Dinas Perhubungan, menyasar bangunan yang menyalahi aturan tata ruang karena berdiri di atas saluran air, bahu jalan, serta kawasan lapangan bongkar muat.
Operasi penertiban ini dipimpin langsung oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, S.Pd. Dalam pelaksanaannya, personel Satpol PP Kabupaten Melawi bekerja sama dengan jajaran TNI-Polri dan Dinas Perhubungan untuk memastikan pengamanan dan kelancaran kegiatan di sekitar Terminal SDF Nanga Pinoh.
Area yang menjadi fokus penertiban meliputi kawasan belakang Bank BPD, area pantai di Jalan Cempaka, depan lapangan basket, hingga kawasan bongkar muat SDF yang berada tepat di depan Terminal Bus Desa Tanjung Niaga.
Di sela-sela pemantauan lokasi, Bupati Dadi Sunarya menegaskan bahwa penataan ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mengembalikan fungsi fasilitas publik yang selama ini terhambat.
“Seluruh bangunan PKL yang berdiri di atas saluran air, bahu jalan, dan area fasilitas umum ini akan kita bongkar semuanya tanpa terkecuali,” ujar Bupati dengan tegas di lokasi pembongkaran.
Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh penyempitan jalan dan drainase yang tersumbat. Namun, Bupati menekankan bahwa tindakan ini dilakukan secara prosedural dan tidak mendadak.
“Penertiban ini sudah melalui tahapan panjang, mulai dari sosialisasi, imbauan, hingga pemberian surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Alhamdulillah, sebagian PKL sudah membongkar sendiri bangunannya setelah diberikan peringatan, dan selebihnya kami tertibkan bersama petugas gabungan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mendukung proses penataan ini dengan tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks. Kesadaran bersama sangat diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif demi kebaikan daerah.
Bupati berharap agar ke depannya para pedagang tidak lagi memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan ketertiban umum.
“Kami berharap ke depan para PKL tidak lagi memanfaatkan saluran air dan bahu jalan sebagai tempat berjualan, karena hal tersebut mengganggu ketertiban serta fungsi fasilitas publik. Mari kita jaga kenyamanan bersama demi mewujudkan kota yang lebih indah dan tertib,” pungkasnya. (Abd/Bgs).
