Wartamelawi.com – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Melawi Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program TPAKD sepanjang 2025 sekaligus menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan program tahun 2026. Fokus utamanya adalah memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Rofi Filantrofi Permana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, sejumlah kepala perangkat daerah, pimpinan lembaga jasa keuangan perbankan dan nonperbankan, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Rofi Filantrofi Permana menjelaskan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Ia memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang mencatat indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei tahun 2025, ketika literasi keuangan tercatat 66,46 persen dan inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Meski menunjukkan tren positif, tingginya angka inklusi dibandingkan literasi keuangan masih menggambarkan adanya ketimpangan antara pemanfaatan layanan keuangan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk yang digunakan.
Karena itu, edukasi keuangan dinilai perlu terus diperkuat. Masyarakat tidak hanya didorong untuk menggunakan layanan keuangan, tetapi juga harus memahami manfaat, karakteristik, risiko, biaya, serta kesesuaian produk dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.
Rofi juga menekankan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai ancaman kejahatan di sektor keuangan. Beberapa di antaranya adalah pinjaman online ilegal, perjudian daring, investasi ilegal, penipuan berkedok layanan keuangan, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Pada bagian evaluasi, kinerja TPAKD Kabupaten Melawi sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Realisasi keseluruhan program kerja tercatat sebesar 127,51 persen, melampaui capaian TPAKD Provinsi Kalimantan Barat yang berada di angka 117,61 persen.
Namun, keberhasilan tersebut masih perlu diikuti dengan pembenahan sejumlah program yang belum berjalan optimal. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pengembangan program One Village One Agent (OVOA).
Optimalisasi program tersebut membutuhkan kolaborasi lebih intensif antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kecamatan dan desa. Dengan koordinasi yang lebih kuat, layanan keuangan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Sementara itu, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan akses keuangan di daerah.
Menurutnya, keberadaan forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah konkret yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan. Selain mendukung aktivitas ekonomi, perluasan akses keuangan juga diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Melawi.
Bupati turut menyampaikan penghargaan kepada OJK Kalimantan Barat beserta seluruh lembaga jasa keuangan yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan berbagai program TPAKD di Kabupaten Melawi.
Ia kemudian memaparkan sejumlah capaian program tahun 2025 yang berhasil melampaui target. Salah satunya adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dari target awal sebanyak 200 debitur, realisasinya mencapai 698 debitur atau setara 349 persen.
Pencapaian positif juga terlihat pada program Simpanan Pelajar (SimPel) melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini berhasil menghimpun 23.451 rekening, jauh di atas target 9.500 rekening, dengan tingkat realisasi mencapai 246,85 persen.
Sementara pada program investasi saham, jumlah Single Investor Identification (SID) yang berhasil dicapai sebanyak 2.557, melampaui target 1.900 SID atau terealisasi sebesar 134,58 persen.
Kendati sebagian besar program menunjukkan hasil di atas target, Bupati mengingatkan agar sektor yang realisasinya masih rendah tidak luput dari perhatian. Salah satu yang perlu menjadi prioritas adalah perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pada 2025 baru mencapai 79,33 persen.
Lebih lanjut, Dadi menyampaikan bahwa Pemkab Melawi berkomitmen memperkuat perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan potensi sektor unggulan daerah. Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah perkebunan kelapa sawit, mengingat perannya dalam menopang mata pencaharian masyarakat.
Pemerintah daerah juga berupaya membuka ruang komunikasi antara petani sawit mandiri dengan perusahaan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya mekanisme penetapan harga yang lebih adil serta memberikan kepastian bagi petani dalam memperoleh hasil dari produksi perkebunan mereka.
Menurut Bupati, pengembangan potensi ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan oleh petani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan pemahaman keuangan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas kredit dan pembiayaan secara bijak, produktif, serta sesuai kebutuhan usaha. Dengan demikian, akses permodalan tidak sekadar meningkatkan kemampuan pembiayaan, tetapi juga dapat mendorong produktivitas dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Pada akhir sambutannya, Bupati berharap OJK Provinsi Kalimantan Barat terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada TPAKD Kabupaten Melawi, terutama dalam menyusun strategi serta mengoordinasikan berbagai program perluasan akses keuangan.
Ia juga mengharapkan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, sektor perbankan, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid sehingga manfaat layanan keuangan dapat dirasakan secara merata.
Melalui kolaborasi tersebut, Kabupaten Melawi diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas peluang ekonomi masyarakat, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Bgs).
