Wartamelawi.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menargetkan penertiban terhadap sekitar 3 juta hektare kawasan hutan milik negara hingga Agustus 2025. Dalam prosesnya, seluruh aktivitas ilegal yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin konsesi di kawasan hutan tersebut akan dikembalikan kepada negara.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya persoalan baru. Alih-alih memulihkan hak masyarakat serta ekosistem hutan yang telah lama dirusak oleh praktik ilegal korporasi, sejumlah patok penyegelan justru dipasang di lahan milik masyarakat. Padahal, lahan itu selama ini menjadi sumber penghidupan warga dan merupakan bagian dari konflik tenurial yang belum terselesaikan.
“Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan justru berpotensi menggeser kejahatan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan dengan fasilitasi negara, menjadi kejahatan yang kini dilakukan langsung oleh negara. Proses penertiban kawasan hutan ini malah menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab substansi utama, yaitu pemulihan ekologi serta pemulihan hak rakyat,” ungkap ujar Suhaili. salah seorang perwakilan masyarakat dalam aksi protes. Senin (19/8/25) lalu.
Di tengah demonstrasi yang berlangsung, Bupati Melawi berjanji akan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran Bupati dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah untuk membela fondasi dasar masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari alam, perkebunan, dan pertanian.
Hal ini juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Melawi, H. Heri Iskandar, dari Fraksi PKB. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh membuat kebijakan secara general tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di setiap daerah.
“Masyarakat adat di Melawi sejak generasi ke generasi sudah mengelola tanah adat untuk pertanian dan perkebunan. Hidup mereka sangat bergantung pada tanah itu. Karena itu, saya mendukung langkah Bupati Melawi yang berani turun memperjuangkan hak masyarakat. Pemerintah pusat jangan mengeneralisir kondisi seluruh daerah melalui satu kebijakan nasional, apalagi tanpa solusi nyata bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada tanah adat,” ujar H. Heri Iskandar. Senin (25/8/25).
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang baik agar pemerintah daerah tidak dibenturkan dengan masyarakat akibat kebijakan pusat. Menurutnya, hampir seluruh masyarakat Kabupaten Melawi bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama.
“Demo masyarakat tidak mungkin bisa dibendung jika mereka merasa terancam. Tapi saya percaya, dengan keberanian Bupati Melawi yang bersama rakyat akan membawa persoalan ini hingga ke tingkat provinsi. Saya akan mendukung penuh agar konflik penertiban kawasan ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan provinsi, sehingga dapat dicari jalan tengah demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (Bgs).
