Wartamelawi.com – Wacana penataan dan penertiban Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun yang semakin menguat dan mendapat perhatian serius dari kalangan petani. Menanggapi isu tersebut, perwakilan petani mandiri Kalimantan Barat Agus Kuswara, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus benar-benar berpihak pada keadilan, dan jangan sampai justru menyengsarakan rakyat kecil.
Agus menyoroti adanya anggapan yang menyebut PKS tanpa kebun sebagai sumber kerusakan tata niaga dan harga Tandan Buah Segar (TBS). Menurutnya, pandangan tersebut sangat simplistik dan tidak melihat realita di lapangan bahwa pabrik-pabrik inilah yang justru menjadi tulang punggung pemasaran bagi ribuan petani swadaya.
“Kami memahami upaya pemerintah untuk menata industri sawit agar lebih tertib, termasuk rencana peralihan perizinan ke tingkat Provinsi serta penerapan aturan rendemen baru khususnya Provinsi Kalimantan Barat Namun, kami menolak keras jika narasi yang dibangun adalah untuk menutup atau mematikan PKS komersial tersebut,” ujar Agus Kuswara. Sabtu (11/4/26).
PKS Tanpa Kebun Bukan Penyebab Masalah
Agus menanyakan, jika PKS tanpa kebun dianggap merusak harga dan tata niaga, lalu mengapa justru di daerah yang memiliki PKS jenis inilah petani mandiri memiliki alternatif pasar yang lebih baik? Tanpa adanya PKS ini, kata dia, petani akan sangat bergantung pada satu atau dua perusahaan besar yang sering kali menentukan harga sepihak.
“Yang membuat kekacauan itu bukan PKS tanpa kebun, tapi jika petani tidak punya pilihan tempat menjual. Kalau mereka ditutup, mau kami jual TBS ke mana? PKS perusahaan besar belum tentu mau menerima, atau kalau menerima harganya ditekan. Justru keberadaan PKS komersial ini menjadi penyeimbang agar harga TBS tetap wajar,” tegasnya.
Dukung Penataan, Tolak Penutupan
Agus juga menyambut baik kesimpulan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah evaluasi dan penataan, bukan penutupan total. Menurutnya, arah kebijakan seharusnya diarahkan untuk memperbaiki sistem kemitraan dan memastikan semua pabrik memenuhi standar sertifikasi ISPO sesuai target 2027, bukan menghilangkan keberadaannya.
“Kami setuju harus ada pengawasan ketat dan standar operasional yang jelas. Tapi solusinya adalah membenahi manajemen dan legalitas, bukan menutup pabrik yang sudah membantu petani bertahan hidup. Jangan sampai demi mengejar tata niaga yang sempurna, nasib petani justru hancur,” tambahnya.
Oleh karena itu, Agus Kuswara berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melihat isu ini dengan kacamata yang luas. Lindungi tata niaga, tapi juga lindungi hak petani mandiri untuk mendapatkan harga yang layak dan kepastian pasar. (*/Bgs).
