Wartamelawi.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menggelar rapat pembahasan Program Strategis Nasional yang mencakup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan Konsolidasi Tanah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di aula lantai satu kantor setempat pada Kamis, (22/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Bagus Ariyadi, serta dihadiri pejabat pengawas dan jajaran koordinator kelompok substansi (korsup).
Dalam arahannya, Bagus Ariyadi menegaskan pentingnya koordinasi sejak awal tahun anggaran guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
“Rapat ini menjadi langkah awal kita untuk memastikan pelaksanaan PTSL, redistribusi tanah, dan konsolidasi tanah tahun 2026 berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Bagus Ariyadi.
Ia menekankan bahwa sinergi internal sangat dibutuhkan agar target sertifikasi dan penataan aset dapat tercapai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kita harus membangun komitmen bersama. Setiap tahapan harus direncanakan dengan matang agar tidak terjadi kendala di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, kita optimistis target yang dibebankan dapat direalisasikan,” tegasnya.
Selain membahas teknis pelaksanaan, rapat juga mengevaluasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan, termasuk kesiapan data, dukungan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut Bagus, Program Strategis Nasional di bidang pertanahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Program ini bukan sekadar target administratif, tetapi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset yang jelas dan sah,” pungkasnya.
Dengan digelarnya rapat koordinasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh program pertanahan tahun 2026 secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Bgs).
