Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus bergerak cepat untuk mengantisipasi dinamika kebijakan fiskal nasional dengan memperkuat sektor pendapatan internal. Pada Jumat (10/4/2026), Wakil Bupati Melawi, Malin, didampingi Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, serta Tim Pansus LKPJ melakukan kunjungan kerja strategis ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Melawi.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan efektif melalui digitalisasi sistem, pendataan ulang wajib pajak, dan penguatan sinergi antar instansi. Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan keuangan daerah akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Melawi, Malin, menekankan bahwa ketergantungan pada anggaran pusat harus dikurangi secara bertahap melalui inovasi dan kreativitas di tingkat daerah.
“Kondisi efisiensi fiskal saat ini, terutama dengan adanya pengurangan transfer dana dari pusat seperti DAK, menuntut kita untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Kita harus memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi PAD, salah satunya dengan mempercepat digitalisasi sistem dan memastikan validitas data wajib pajak di lapangan,” tegas Malin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, memberikan dukungan penuh terhadap upaya Bapenda dalam mengejar target PAD tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp 104,5 miliar. Ia secara khusus menyoroti potensi pajak dari sektor Hak Guna Usaha (HGU) dan pajak daerah lainnya yang masih bisa dimaksimalkan.
“Target PAD sebesar Rp 104,5 miliar di tahun 2026 harus kita capai bersama. Bapenda perlu lebih jeli melihat peluang baru, termasuk menertibkan potensi pajak dari sektor HGU yang selama ini belum maksimal. Pencapaian target ini sangat krusial agar program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk masyarakat tidak terhambat,” ujar Hendegi.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Melawi, Alfian, menyambut baik dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam menggali potensi pajak dan retribusi, namun keberhasilan tersebut tetap memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Kami di Bapenda tidak bisa bekerja sendirian. Peningkatan pendapatan daerah membutuhkan sinergi lintas sektor dari seluruh perangkat daerah dan, yang terpenting, kesadaran dari para wajib pajak. Kami mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan untuk segera melunasinya demi mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Melawi,” pungkas Alfian.
Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen kolektif antara Pemerintah Kabupaten Melawi, DPRD, dan Bapenda untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih mandiri dan transparan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Melawi. (Bgs).
