Wartamelawi.com, Pontianak – Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/4/2025).
Kegiatan yang melibatkan ratusan peserta dari seluruh wilayah Kalimantan Barat tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Dalam sambutannya, Krisantus menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan hukum dan HAM di daerah.
“Rakor ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi-misi, mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, serta menjamin perlindungan HAM merata hingga pelosok Kalbar,” ujar Krisantus.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kristiana Meinalita Samosir. Selain itu, hadir pula Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD se-Kalimantan Barat, Ketua Bapemperda DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bagian Hukum, dan para perancang peraturan perundang-undangan se-Kalimantan Barat. Total peserta yang hadir secara langsung berjumlah 223 orang dan 210 lainnya mengikuti secara daring.
Dalam sesi keynote speech, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Imelda, menyampaikan apresiasinya kepada 14 kabupaten/kota di Kalbar atas dukungan terhadap program nasional 3 juta rumah dan upaya harmonisasi regulasi daerah. Ia menegaskan pentingnya penyelarasan peraturan daerah dengan perundang-undangan nasional.
“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Rakor ini menjadi forum penting dalam memperkuat konsolidasi antar pemangku kepentingan,” kata Imelda.
Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut dan menilai kegiatan ini sebagai wadah penting dalam menyamakan persepsi terkait kebijakan hukum dan HAM di tingkat daerah.
“Rakor ini sangat positif karena mempertemukan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di daerah. Kami di DPRD Melawi tentu berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai HAM dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Hendegi.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan agar produk hukum daerah yang dihasilkan lebih berkualitas dan responsif terhadap isu-isu aktual.
“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, lahir regulasi yang tidak hanya patuh terhadap norma hukum nasional, tetapi juga berpihak kepada hak-hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap keadilan, perlindungan kelompok rentan, dan kepastian hukum,” tambahnya. (Bgs).
