Wartamelawi.com – Banjir di sejumlah tempat di Kabupaten Melawi waktu ini membuat lumpuhnya ekonomi dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi bahkan Kementerian Sosial maupun Kepala BNPB Pusat yang juga telah menyalurkan bantuan.
Melihat kondisi besarnya dampak banjir di Kabupaten Melawi, hingga mengundang perhatian serta simpati dari berbagai pihak bahkan dari luar Kabupaten Melawi beserta Lembaga serta Oganisasi Kemasyarakatan yang ada.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Melawi H. Heri Iskandar, SH.,MH sedikit geram dengan kurangnya perhatian dan kepedulian pihak perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Melawi dalam hal kepedulian untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir.
Menurut H. Heri, seharusnya pihak perusahaan harus lebih peka terhadap masyarakat, disaat masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan.
“ Kemana dana CSR perusahaan yang 2% itu, kalau alasan sudah habis untuk pemeliharaan jalan, itu memang sudah kewajiban perusahaan yang selalu melalui jalan tersebut, tapi kenapa justru yang lebih peduli malah pengusaha bahkan Lembaga atau Organisasi-organisasi dari luar Kabupaten Melawi yang lebih dahulu membantu warga korban banjir, kita mau perusahaan yang ada di Kabupaten Melawi bukannya hanya sekedar mau mengambil hasil di daerah Melawi, tapi bantu dong masyarakat melawi disaat terkena bencana seperti ini,“ ucapnya kesal
Masih menurut H. Heri, memang beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sudah memberikan bantuan, namun menurutnya itu masih belum tepat.
“ Seharusnya Perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Melawi dalam hal memberikan bantuan bisa menyalurkan ke Pemerintah Kabupaten Melawi melalui dinas terkait, seperti Dinas Sosial maupun BPBD, agar bisa terdata oleh Pemerintah Daerah, bukannya langsung menyalurkan kemasyarakat, seperti yang telah dilakukan beberapa perusahaan, dengan disalurkan melalui satu pintu, tentulah Pemerintah Kabupaten akan mudah mendata guna penyaluran bantuan biar merata ke 11 Kecamatan yang ada, “ ujarnya.
Dikatakan H. Heri juga Via WhatsApp kepada Wartawan Wartamelawi.com, bagi perusahaan yang berada daerah yang terdampak banjir, memang sudah menjadi tanggung jawab utamanya juga apabila ada bencana diwilayah perusahaannya. Sabtu ( 123/11/21).
“ Memang benar ada beberapa perusahaan perkebunan sawit yang telah menyumbang langsung bantuan kemasyarakat, tetapi itukan memang sudah kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga sekitar wilayahnya, kita ingin perusahaan salurkan bantuan melalui Pemerintah Daerah, saya berharap Pemerintah Kabupaten Melawi lebih tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mau peduli terhadap masyarakat Kabupaten Melawi, “ harapnya.
H. Heri juga melalui Komisi III akan meminta Pemerintah Kabupaten Melawi membentuk tim untuk mengaudit dana CSR setiap perusahaan sebesar 2%. “ Jangan hanya katanya sudah habis untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Ketika ada bencana malah warga sekitar tidak diperdulikan, “ tambahnya.
Lebih lanjut H. Heri menyampaikan akan meminta secara terbuka kepada Dinas Sosial atau dinas terkait yang menerima secara langsung bantuan dari pihak yang peduli termasuk perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Melawi, berapa besaran perusahaan sawit ini memberikan bantuan atas dampak banjir, apabila mereka hanya memberi sekedarnya supaya tampak ikut menyumbang saja lebih bagus tidak usah, untuk apa kehadiraan perusahaan kalau hanya sekedar kepedulian semu.
“ Kita ini mendorong investasi untuk perubahaan nasib rakyat dan ekonomi daerah, dan jika ada bencana harus ikut menjadi penyangga gerak pemerintah, musibah banjir ini kan tidak tiap saat, ” cetusnya.
Disampaikan juga bahwa Komisi III DPRD Melawi akan adakan RDP untuk diinventarisir terkait Perijinan, Amdal, Analisa studinya, FS dan lain sebagainya guna mendorong pemerintah mengevaluasi secara total terhadap perusahaan yang ada sesuai dengan ijin dan peruntukkannya. Baik perusahàan maupun pabrik yang bediri, jika tidak sesuai kita proses saja untuk ditutup kita tegas akan hal ini jika kehadiran mereka tidak berdampak pada daerah.
Selain itu Komisi III DPRD Melawi juga akan meminta pemerintah untuk mengevaluasi areal-areal hutan, apakah menjadi salah satu factor penyebab banjir, bukan hanya sekedar air kiriman akibat curah hujan tinggi.
Publis : Tim Red.
