Wartamelawi.com – Ketua Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kabupaten Melawi, M. Hutapiadi sesalkan penolakan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2022 oleh 5 fraksi di DPRD Melawi dan dikhawatirkan mengganggu proses percepatan pembangunan di Kabupaten Melawi.
Menurut Hutapiadi, Pemerintah daerah Kabupaten Melawi harus memilih hutang untuk percepatan pembangunan, terutama pembangunan insprastruktur yang sekarang ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seharusnya PDI Perjuangan dan PAN membangun sinergisitas dalam membangun Melawi dengan slogan Adil, Pantas, Hebat yang berlandaskan Gotong Royong dan Harmonis Dalam Keberagaman.
“Apa salahnya berhutang, selama hutang tersebut melalui mekanisne yang benar dan tidak melanggar aturan, terlebih hutang tersebut untuk pembangunan insfrasrtuktur, yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.” kata Hutapiadi. Senin (07/08/23).
Terkait kebijakan dan politik anggaran, Ketua TP3D katakan ada pihak yang dinilai pintar cuci tangan, “Proses sudah dijalankan sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada, semua sudah disepakati tapi bisa berbuntut penolakan LKPJ tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hutapiadi katakan, “Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa usai sakit, tapi harus menghadapi retorika dan dinamika politik, semoga kondisi ini membuatnya menjadi pemimpin yang tangguh dan patut kita apresiasi juga terhadap kebijakan yang diambil oleh Bupati terkait hutang,”paparnya.
“Marilah kita berpikir jernih untuk membangun Kabupaten Melawi dimana kepentingan masyarakat adalah yang harus dikedepankan bukan untuk kepentingan politik semata,” harapnya. (Tim Red).
