Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Rabu (19/11/2025), bertempat di Aula Adhiyasta Utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Maruli Tua, beserta Tim KPK RI. Hadir pula Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, Ketua DPRD Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa, unsur Badan Anggaran DPRD, Inspektur Provinsi Kalbar, Sekda Melawi, para kepala OPD, serta jajaran Pemkab Melawi.
Rakor tersebut menjadi momen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Melawi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan melalui peningkatan sistem, digitalisasi pelayanan, serta penguatan integritas aparatur di seluruh lini.
“Kami berterima kasih atas pendampingan dan pengawasan dari KPK RI. Pemerintah Kabupaten Melawi berkomitmen penuh menjalankan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan. Evaluasi hari ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap perbaikan berjalan sesuai tujuan,” ujar Bupati.
Bupati juga memaparkan berbagai langkah pencegahan korupsi yang telah ditempuh, di antaranya sosialisasi penilaian maturitas SPIP Terintegrasi 2025 untuk seluruh OPD, sosialisasi pengisian LHKPN, penguatan unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi SPI, serta sosialisasi pedoman penilaian MCP tahun 2025.
“Melalui rangkaian upaya ini, kami berharap nilai SPIP, MRI, dan IEPK dapat meningkat menuju level 3, skor SPI mencapai 75, serta memperbaiki capaian MCSP Pemkab Melawi,” tambahnya.
Dalam arahannya, Maruli Tua menekankan pentingnya optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), serta pembenahan pada sektor-sektor rawan korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan aset, dan manajemen SDM aparatur. KPK juga memberikan sejumlah rekomendasi percepatan untuk memastikan tindak lanjut perbaikan tata kelola berjalan konsisten.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian perbaikan dari masing-masing OPD, diskusi kendala implementasi, serta penyusunan langkah percepatan guna mencapai target MCP. Pemkab Melawi berharap kegiatan ini semakin menyelaraskan langkah pemerintah daerah dengan KPK dalam mengawal pencegahan korupsi.
Menutup kegiatan, Bupati Melawi mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan profesionalitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
“Perbaikan tata kelola bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi kebutuhan untuk menghadirkan layanan yang berkualitas. Mari kita jaga integritas dan perkuat kinerja demi Melawi yang lebih maju dan bersih,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Sumber : PROKOPIM
