Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4.4/35/BKPSDM-B tentang larangan memberikan rekomendasi pinjaman kredit dengan jaminan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, dalam upaya menjaga motivasi, disiplin, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemkab Melawi.
“Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk kesejahteraan masa depan ASN, bukan untuk dijadikan jaminan pinjaman kredit. Oleh karena itu kami melarang pimpinan perangkat daerah memberikan rekomendasi pinjaman dengan menjaminkan TPP,” tegas Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa dalam surat edarannya.
Menurutnya, keputusan ini diambil untuk menghindari penyalahgunaan TPP yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya. “Kebijakan ini bertujuan agar TPP benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan tidak habis digunakan untuk membayar cicilan utang,” jelasnya. Kamis (21/8/25).
Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh pejabat, mulai dari Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas dan Badan, hingga Kepala UPT Satuan Pendidikan SD dan SMP se-Kabupaten Melawi.
Selain itu, tembusan surat edaran juga disampaikan kepada pimpinan Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh dan pimpinan Bank BUMN di Nanga Pinoh. Dengan demikian, perbankan pun diharapkan dapat mematuhi kebijakan ini demi menjaga stabilitas keuangan ASN di Kabupaten Melawi.
“Harapan kami, seluruh perangkat daerah dan pihak perbankan dapat mematuhi surat edaran ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Bupati Melawi. (Bgs).
