Wartamelawi.com – Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen menghadiri rapat kerja (RAKER) Gubernur Kalimamtan Barat bersama Bupati/Walikota dan Camat se-Kalimantan Barat.
Rapat kerja ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, di Aula Garuda, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (21/06/2023).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Melawi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Melawi, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Melawi, dan para Camat se-Kabupaten Melawi.
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji meminta agar kaderisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing pemda terus berjalan. Untuk itu, ia meminta bupati dan wali kota untuk memperhatikan jenjang karir ASN dengan baik, yakni lewat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) yang tepat sasaran.
“Pesan saya kepada bupati/wali kota tolong diklatpim 3 itu harus semuanya diberikan kesempatan segera. Karena kita, ada di daerah-daerah, saya lihat nanti bapak/ibu akan kesulitan untuk mendapatkan kader pemerintahan yang baik di jajaran,” jelasnya.
Arahan itu disampaikan gubernur saat membuka rapat koordinasi (rakor) bersama bupati/wali kota dan camat se-Kalbar bertema “Kolaborasi Pemerintah Daerah (Pemda) Menuju Good Governance dan Peran Strategis Camat dalam Tata Kelola Pemerintahan”, di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/06/2023). Seperti dilansir Kalbaronline.com.
Sejalan dengan itu, dirinya pun mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah (sekda) agar memperbanyak kuota untuk pejabat daerah mengikuti diklatpim di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar. Dengan harapan, seluruh pemda se-Kalbar bisa mendapatkan kader-kader kepemimpinan yang baik di birokratnya.
“Kalau tidak nanti susah. Bahkan saya sudah minta ke Pak Sekda (Harisson), kalau misalnya daerah bisa kirim 20 untuk diklatpim 3, karena anggaran kalau 20, berarti bisa 30, karena 10-nya disubsidi provinsi,” ujarnya.
Sutarmidji tak ingin, banyak ASN yang terlambat mengikuti diklatpim, sehingga dampaknya, pemda sendiri yang akan kesusahan mendapatkan pejabat-pejabat muda.
“Bayangkan diklatpim 4 itu kadang saya tanya umur 53 tahun mau jadi apa lagi. Masa 53 tahun baru Diklatpim 4. Kalau di sini (Pemprov), saya maunya eselon II di bawah 35 tahun, bisa itu, kemarin kami dapat 38 tahun, dan rata rata muda-muda,” bebernya.
Meski ke depan, Sutarmidji menyebut, pemerintah bakal menerapkan aturan penghapusan jabatan eselon, ia tetap berharap seluruh kepala daerah, bupati/wali kota juga terus mengikuti perkembangan rencana tersebut.
“Bupati, wali kota ikuti terus rencana perubahan ASN tanpa eselon, nanti ada jabatan fungsional sampai tingkat 9, supaya tukinnya (tunjangan kinerja) hampir sama se-Indonesia, tidak ada lagi daerah (ribut) ini itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh bupati dan wali kota, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas sinergisitas dan kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Karena dengan terus bersinergi, program-program yang dijalankan hasilnya bisa maksimal.
“Permasalahan itu diselesaikan bersama, dirembukkan bersama, bukan saling serang, saling salahkan, karena mengatur daerah seperti Kalbar, kabupaten/kota di Kalbar, itu tidak segampang di (pulau) Jawa,” tukasnya.
Publis : Bagus Afrizal
