BeritaParlemenPemerintahWarta Melawi

Wabup Melawi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas KUA-PPAS APBD 2026

409
×

Wabup Melawi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas KUA-PPAS APBD 2026

Sebarkan artikel ini

Wartamelawi.com – Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD, Pengambilan Keputusan Persetujuan DPRD, serta Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Melawi dan DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Melawi pada Senin (22/9/2025).

Dalam rapat tersebut, setiap fraksi DPRD Kabupaten Melawi menyampaikan pandangan akhir mereka terkait KUA-PPAS sebagai dasar perumusan APBD tahun anggaran 2026. Proses ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Wabup Malin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam membahas serta menyepakati rancangan KUA-PPAS.

“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Melawi yang telah memberikan pandangan, masukan, dan kritik konstruktif dalam proses pembahasan ini. Kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan langkah penting menuju penyusunan APBD 2026 yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Malin.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Melawi berkomitmen agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan nantinya benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas. Prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi akan terus menjadi pedoman kami dalam penyusunan APBD,” tambahnya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh pimpinan DPRD dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Melawi sebagai wujud sinergi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.(Bgs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250 Example 728x250 Example 728x250