Wartamelawi,com – Pemerintah Kabupaten Melawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 sebagai forum strategis untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Kamis (24/4/2025).
Musrenbang ini menjadi kelanjutan dari rangkaian perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Forum ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi tahunan, tetapi juga sebagai momentum merumuskan arah pembangunan jangka menengah yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, dalam sambutannya menekankan bahwa Musrenbang memiliki peran vital dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kita menyepakati arah dan skala prioritas pembangunan, baik tahunan maupun jangka menengah. Semua usulan yang telah dikumpulkan dari masyarakat akan menjadi dasar dalam menentukan langkah ke depan,” jelas Bupati Dadi.
Ia menambahkan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal, namun menjadi wahana integrasi antara rencana kerja antar perangkat daerah agar tercipta sinergitas dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menggarisbawahi pentingnya menyusun program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami berharap Musrenbang ini menghasilkan rumusan program yang fokus pada pendidikan, terutama melalui pemanfaatan optimal PKBM sebagai sarana memperpanjang rata-rata lama sekolah, yang pada akhirnya mendukung penurunan angka kemiskinan,” tutur Krisantus.
Ia juga mengutip data bahwa angka kemiskinan Kalbar tahun 2024 tercatat sebesar 6,32%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Sedangkan Kabupaten Melawi, menurutnya, mencatat angka 10,62%—terbaik di antara 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Lebih jauh, Krisantus mengingatkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus melibatkan multipihak.
“Keterlibatan aktif TKPKD, lembaga non-pemerintah, sektor swasta melalui program CSR, hingga peran organisasi kemasyarakatan, menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi,” ujarnya. (Bgs).
