Wartamelawi.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi perhatian serius di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan laporan penanganan bencana asap akibat Karhutla BPBD Kalimantan Barat, hingga 21 Agustus 2026 tercatat sebanyak 42.862 titik panas (hotspot) berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Data tersebut merupakan akumulasi hotspot di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 17.522 titik, disusul Kabupaten Sanggau sebanyak 6.460 titik, Sintang 2.891 titik, Kayong Utara 2.744 titik, Kapuas Hulu 2.672 titik, Landak 2.548 titik, Kubu Raya 2.474 titik, dan Melawi sebanyak 2.364 titik.
Sementara itu, berdasarkan sumber SIPONGI Kementerian Kehutanan, indikasi luasan lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 38.301,86 hektare.
Koordinator Harian Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, SE., S.Pd, mengatakan tingginya jumlah hotspot menjadi perhatian pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait. Penanganan dilakukan melalui langkah pencegahan, pemantauan, patroli hingga pemadaman pada lokasi yang ditemukan adanya kebakaran.
“Dengan masih tingginya jumlah titik panas yang terpantau, kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan. Penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tetapi juga melalui deteksi dini dan patroli untuk mencegah kebakaran meluas,” kata Daniel. Sabtu (22/08/2026).
Menurut Daniel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan melalui SK Nomor 97/BPBD/2026. Status tersebut berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026 dan dapat diperpanjang sesuai situasi serta kondisi di lapangan.
Upaya penanganan juga dilakukan melalui patroli darat gabungan secara terpadu dengan melibatkan BPBD, TNI/Polri, Brigade Pengendalian Karhutla UPT KPH, Manggala Agni, perusahaan swasta, Masyarakat Peduli Api, Desa Tangguh Bencana, kelompok masyarakat serta instansi terkait.
“Sinergi antarinstansi sangat penting karena wilayah yang rawan Karhutla cukup luas. Patroli bersama menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih awal sekaligus mempercepat respons apabila ditemukan titik api,” ujar Daniel.
Berdasarkan pemetaan BPBD Kalimantan Barat, terdapat 125 kecamatan dan 355 desa/kelurahan yang masuk kategori rawan Karhutla. Kabupaten Ketapang tercatat memiliki 18 kecamatan dan 45 desa/kelurahan rawan, sedangkan Melawi memiliki 11 kecamatan dan 33 desa/kelurahan rawan Karhutla.
Selain penanganan melalui jalur darat, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memberikan dukungan operasi udara. Dukungan tersebut berupa helikopter dan pesawat Cessna Grand Caravan untuk melakukan patroli udara di wilayah Kalimantan Barat.
Patroli udara digunakan untuk memantau titik api, mendeteksi Karhutla secara dini serta mendukung koordinasi operasi pemadaman melalui udara di lokasi yang sulit dijangkau tim darat.
“Dukungan patroli udara sangat membantu dalam melakukan pemantauan wilayah yang luas. Dari udara, titik-titik yang terindikasi terbakar dapat lebih cepat diketahui sehingga penanganannya bisa segera dikoordinasikan dengan tim di lapangan,” jelas Daniel.
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan berupa helikopter untuk kegiatan water bombing atau pemadaman melalui udara. Operasi tersebut diarahkan untuk menjangkau titik api yang sulit atau bahkan tidak dapat diakses oleh tim pemadam melalui jalur darat.
Menurut Daniel, pemadaman melalui udara menjadi salah satu dukungan penting, terutama untuk lokasi dengan akses terbatas dan kondisi medan yang menyulitkan tim pemadam.
“Untuk titik api yang sulit dijangkau dari darat, water bombing menjadi salah satu dukungan penting dalam mempercepat proses pemadaman. Namun, langkah pencegahan dan penanganan di darat tetap menjadi bagian utama yang harus terus diperkuat,” katanya.
Selain patroli dan pemadaman, pemerintah juga mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). BNPB bersama BMKG melaksanakan operasi tersebut dengan dukungan pesawat Cessna Grand Caravan. OMC diarahkan untuk memanfaatkan kondisi atmosfer guna membantu membasahi kawasan yang rawan Karhutla.
Daniel menegaskan bahwa upaya pengendalian Karhutla membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Tingginya jumlah hotspot dan luas indikasi lahan terbakar menjadi pengingat bahwa pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Sekecil apa pun api, dalam kondisi yang mendukung dapat berkembang dan meluas. Karena itu, kewaspadaan masyarakat sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Dengan tercatatnya 42.862 hotspot hingga 21 Agustus 2026, BPBD Kalimantan Barat bersama seluruh unsur penanggulangan bencana terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat dapat menekan perkembangan Karhutla serta mencegah dampak kabut asap yang lebih luas.
“Target kita adalah kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Untuk itu, koordinasi, respons cepat dan partisipasi masyarakat harus terus berjalan secara bersamaan,” pungkas Daniel. (Bgs).
