Wartamelawi.com – Tim Pendampingan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kabupaten Melawi mengadakan diskusi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupten Melawi. Selasa (22/02/22) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupten Melawi.
Diskusi bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dr. Daniel, S.P. M.M dibahas beberapa hal penting untuk segera ditindak lanjuti Pihak-pihak yang berkompeten. Dari TP3D Kabupaten Melawi dihadiri Ketua TP3D M. Hutapiadi, M.Pd, beserta Yedi Yanto SH, dan Maya Putri, SP.
Ketua TP3D M. Hutapiadi, M.Pd mengatakan, Selanjutnya dari hasil Diskusi masih dirasakan belum Proporsionalnya besaran penganngaran di Dinas Koperasi dan UMKM sehingga sulit merealisasikan program program unggulan yang menjadi target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Melawi Tahun 2022 -2026.
“ Tentunya Kita Memahami Bahwa Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas Yang Mengatur dan Menata Wajah Perdagangan atau Kaki Lima dikabupaten Melawi terutama kota Nanga Pinoh sebagai Ibu Kota Kabupaten Melawi, “ ucap Hutapiadi.
Disisilain Menurut Hutapiadi dirasakan masih ada beberapa regulasi yang harus segera ditinjau kembali dalam rangka penataan pasar, penataan system perpakiran dan yang terpenting penyesuai tarif yang harus dibayar para pedagang dalam rangka meningkatkan PAD dikabupaten Melawi, terutama dengan adanya relokasi pembangunan Pasar Kuliner di Exs kantor Bupati lama yang harus dilengkapi dengan system Kasir Tunggal untuk pemungutan PPh, dan system Sewa Kios atau lapak. Tentunya ini harus dibahas oleh Lintas Sektoral terkait Perbub atau Perda yang akan ditinjau kembali.
Dibahas juga hal-hal lain yang sangat penting merupakan Pekerjaan Rumah Kedepan seperti meminta pengantian Personil ASN yang sakit permanen, Penambahan SDM yang Mengelola Kegiatan Pengujian Rutin Timbangan, Kegiatan Pemeriksaan sampel makanan dan lain lain, sehingga dibutuhkan SDM bidang MIPA atau Tehnik sipil dan SDM dibidang Hukum, Pemanfaatan secara maksimal Pasar Pantai Desa Paal yang dibangun dari Dana Dana DAK, Pembahasan Lintas Sektoral terkait Pendataan OSS untuk melacak pelaku usaha mikro sampai ketingkat Desa dan Mengembalikan Bidang Perindustrian keDinas Koperasi dan UMKM. (Tim Red).
