Wartamelawi.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW APKASINDO) Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit di tingkat nasional. Dipimpin langsung Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Indra Rustandi, SM., C.APO., delegasi Kalbar menghadiri Pertemuan Petani Kelapa Sawit Nasional (PENAS) III sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dalam rangka HUT ke-26 APKASINDO di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, pada 27–29 Oktober 2026.
Delegasi Kalimantan Barat terdiri atas tiga pengurus DPW, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara, serta empat Ketua DPD APKASINDO kabupaten, meliputi Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Bengkayang. Kehadiran mereka juga diperkuat dua Dewan Pakar DPW APKASINDO Kalbar, Dr. Eva Dolorosa, M.M., M.Sc. dan Dr. Maswadi, S.P., M.Sc., serta tiga pengurus DPU APKASINDO Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau.
Partisipasi tersebut menjadi kesempatan bagi pengurus APKASINDO Kalbar untuk menyampaikan kebutuhan petani di daerah sekaligus mendorong lahirnya program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan pengembangan ekonomi masyarakat perkebunan kelapa sawit.
Sekretaris DPW APKASINDO Kalbar, Agus Kuswara, A.Md., mengatakan bahwa pihaknya membawa tiga program kerja prioritas untuk tahun 2027 yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani kelapa sawit di Kalimantan Barat.
“Dalam Rakernas ini, kami membawa sejumlah usulan program yang berangkat dari kebutuhan petani di daerah. Ada tiga prioritas yang kami dorong untuk tahun 2027, yaitu perluasan akses pendidikan melalui beasiswa SDM sawit, peningkatan kompetensi pengurus koperasi, serta pemberdayaan ekonomi petani melalui pengembangan UMKM berbasis produk turunan kelapa sawit,” ujar Agus Kuswara dalam keterangannya di sela-sela agenda Rakernas. Kamis (29/10/2026).
Program prioritas pertama adalah perluasan jejaring beasiswa Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit melalui penambahan universitas atau lembaga pendidikan lokal di Kalimantan Barat sebagai mitra penyelenggara Program Beasiswa SDM Perkebunan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menurut Agus, keterlibatan lembaga pendidikan di daerah diharapkan dapat memperluas kesempatan anak-anak petani sawit untuk mengakses pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya dan kebutuhan logistik selama menempuh pendidikan.
“Penambahan universitas atau lembaga pendidikan lokal di Kalimantan Barat menjadi hal penting agar akses beasiswa semakin luas. Selain mendukung peningkatan kualitas SDM perkebunan, langkah ini juga diharapkan dapat membuat kebutuhan logistik mahasiswa asal Kalbar menjadi lebih efisien,” jelasnya.
Prioritas kedua adalah peningkatan kompetensi pengurus koperasi dan kelembagaan petani kelapa sawit melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) manajemen koperasi. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan pengurus dalam mengelola administrasi, menyusun laporan keuangan secara berkala, serta meningkatkan profesionalisme dalam mengatur kelembagaan dan rantai pasok tandan buah segar (TBS).
Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting agar koperasi petani dapat dikelola secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kelembagaan petani diharapkan mampu memainkan peran lebih besar dalam mendukung kegiatan usaha perkebunan dan meningkatkan posisi tawar anggotanya.
Sementara itu, program prioritas ketiga berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga petani melalui diklat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk turunan kelapa sawit rakyat.
Program ini dirancang untuk mendorong munculnya kelompok usaha baru yang mampu mengolah potensi produk turunan sawit menjadi produk bernilai tambah. Pengembangan tersebut diharapkan membuka peluang usaha, memperluas sumber pendapatan keluarga, serta mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat hanya pada penjualan hasil panen kelapa sawit.
“Petani tidak hanya perlu didukung dari sisi produksi kebun, tetapi juga harus memiliki kesempatan mengembangkan usaha lain yang bersumber dari potensi kelapa sawit. Melalui pelatihan UMKM, kami berharap lahir usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan membantu memperkuat pendapatan keluarga petani,” tambah Agus.
Selain memperjuangkan program prioritas daerah, DPW APKASINDO Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam perumusan lima program kerja nasional yang dituangkan dalam dokumen Resolusi Petani Kelapa Sawit Indonesia 2026–2027.
Dokumen strategis tersebut diserahkan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-26 APKASINDO. Penyerahan dilakukan oleh Dewan Pengawas sekaligus Pendiri APKASINDO, Prof. Dr. Agus Pakpahan, M.S., Ph.D., yang juga merupakan Rektor Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), kepada perwakilan Kementerian Pertanian melalui Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan.
Penyusunan resolusi tersebut menjadi bagian dari upaya APKASINDO menyampaikan aspirasi petani kelapa sawit Indonesia agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan perkebunan ke depan.
Dalam Rakernas tersebut, DPW APKASINDO Provinsi Kalimantan Barat juga memperoleh kepercayaan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Diklat Penghitungan Indeks-K dan Penetapan Harga TBS khusus wilayah Zona Kalimantan.
Kepercayaan ini menjadi agenda penting bagi APKASINDO Kalbar dalam mendukung peningkatan pemahaman pengurus dan pemangku kepentingan mengenai mekanisme penghitungan Indeks-K serta penetapan harga TBS. Pelaksanaan diklat diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai mekanisme penetapan harga yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui keikutsertaan dalam PENAS III dan Rakernas APKASINDO, DPW APKASINDO Kalimantan Barat berharap aspirasi petani di daerah dapat tersampaikan secara lebih luas, sekaligus mendorong sinergi antara organisasi petani, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan industri kelapa sawit.
Tiga program prioritas yang diusulkan untuk tahun 2027 diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan, memperkuat kelembagaan koperasi, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi keluarga petani kelapa sawit di Kalimantan Barat. (Bgs)
