Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus meningkatkan langkah penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kecamatan Belimbing Hulu. Hingga akhir Agustus 2026, karhutla dilaporkan terjadi di Desa Beloyang dan Desa Nanga Tikan dengan total luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 155 hektare.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI ke Kecamatan Belimbing Hulu, Jumat (4/9/2026). Rombongan diterima di Kantor Camat Belimbing Hulu yang sekaligus dimanfaatkan sebagai Posko Karhutla.
Kunjungan dipimpin Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., didampingi Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Lukman Arif dan Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana. Hadir pula jajaran TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta personel Satgas Karhutla.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Belimbing Hulu Kostantinus Borong memaparkan perkembangan karhutla yang terjadi di wilayahnya. Ia menyebutkan, kebakaran di Desa Nanga Tikan pertama kali diketahui pada Jumat, 29 Agustus 2026, sekitar pukul 03.00 WIB. Api terlihat dari kawasan sisi jalan yang menghubungkan antardesa.
Hingga kunjungan berlangsung, kobaran api di Desa Nanga Tikan masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Berdasarkan pendataan sementara pemerintah kecamatan, area yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 150 hektare. Lahan yang terbakar sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit dan karet yang dikelola masyarakat.
Sementara itu, karhutla yang sebelumnya terjadi di Desa Beloyang dengan luas sekitar lima hektare telah berhasil ditangani dan dipadamkan. Pemerintah kecamatan tetap melakukan pemantauan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali muncul.
“Kondisi api di Desa Nanga Tikan hingga saat ini masih aktif. Kepala desa harus memimpin penanganan secara langsung di lapangan bersama seluruh unsur terkait,” ujar Kostantinus.
Selain dua lokasi tersebut, pemerintah kecamatan juga menemukan adanya titik api baru di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Dinamika Kapuas, tepatnya di sekitar jalur poros utama. Titik tersebut menjadi bagian dari wilayah yang terus dipantau guna mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke area lain.
Kostantinus menjelaskan, karakter wilayah Belimbing Hulu yang banyak terdiri dari kawasan perbukitan membuat proses pemadaman tidak mudah. Medan yang sulit dijangkau ditambah kondisi kemarau panjang menyebabkan sumber air semakin terbatas.
“Upaya pemadaman terkendala minimnya ketersediaan air akibat kemarau panjang. Kekeringan ini tidak hanya menghambat penanganan karhutla, tetapi juga menyebabkan masyarakat di seluruh Kecamatan Belimbing Hulu mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pemerintah kecamatan bersama unsur Muspika telah membentuk posko siaga bencana. Langkah pencegahan juga diperkuat melalui penyampaian sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa, media sosial, tempat ibadah, serta berbagai sarana komunikasi yang mudah dijangkau warga.
Pemerintah Kecamatan Belimbing Hulu juga telah menyampaikan usulan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran melalui APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027. Penambahan fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan respons cepat apabila terjadi kebakaran di wilayah kecamatan.
Wakil Bupati Melawi, Malin, dalam arahannya menegaskan bahwa persoalan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, penanganan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun relawan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha.
“Hari ini kita berbicara mengenai bencana. Tundalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bakar-membakar, baik untuk membuka ladang maupun kebun. Sumber api dapat muncul karena faktor disengaja ataupun tidak disengaja,” tegas Malin.
Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati selama kondisi cuaca panas dan kemarau masih berlangsung. Menurutnya, tindakan yang terlihat sederhana dapat berubah menjadi sumber kebakaran apabila dilakukan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.
“Membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan sisa api pembakaran di kawasan hutan dan perkebunan dapat berdampak fatal. Karena itu, kita harus meningkatkan kehati-hatian dan kepedulian bersama,” lanjutnya.
Selain persoalan karhutla, Malin turut menyoroti dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih. Kondisi kekeringan, menurutnya, menimbulkan persoalan berlapis karena selain memperbesar potensi kebakaran, juga menghambat upaya pemadaman serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan dan desa, TNI-Polri, masyarakat, perusahaan, hingga unsur lainnya, untuk memperkuat koordinasi dan gotong royong dalam menghadapi kondisi tersebut.
Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Lukman Arif, menekankan pentingnya strategi pemadaman yang tidak hanya berfokus pada lokasi api. Upaya di lapangan juga harus diarahkan untuk menghentikan pergerakan api sehingga tidak meluas menuju kawasan permukiman maupun wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Menurutnya, setiap tindakan pemadaman harus memperhitungkan arah angin dan penyebaran api, karakteristik medan, keselamatan personel, serta perlindungan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terdampak.
“Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, ketersediaan peralatan, sumber air, dan dukungan anggaran. Penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran meluas,” ujarnya.
Brigjen TNI Lukman Arif juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak sepenuhnya bergantung kepada relawan. Menurutnya, seluruh unsur memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kapasitas masing-masing, termasuk pemerintah, TNI-Polri, pemerintah desa, perusahaan, serta masyarakat.
Sementara itu, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menyampaikan bahwa Satgas Karhutla telah dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Ia meminta seluruh kepala desa memastikan keberadaan serta kesiapan Satgas Karhutla di wilayah masing-masing.
Belimbing Hulu, lanjutnya, memiliki karakter wilayah yang perlu mendapatkan perhatian karena sebagian kawasannya berupa perbukitan. Oleh sebab itu, kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan sumber api perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat selama kondisi kemarau.
“Kami meminta aktivitas warga seperti berburu, memancing, hingga pendakian bukit yang memicu pembuatan api unggun dihentikan sementara demi mencegah munculnya titik api baru,” katanya.
Kompol Aang juga mengingatkan dampak asap kebakaran terhadap kesehatan masyarakat. Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Karena itu, Satgas Karhutla di tingkat desa maupun kecamatan diminta aktif melakukan pemetaan wilayah rawan, memperkuat penyampaian imbauan kepada warga, serta segera melaporkan perkembangan kondisi di lapangan kepada Satgas Kabupaten apabila membutuhkan dukungan tambahan personel maupun peralatan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi juga menyerahkan bantuan untuk mendukung operasional Posko Karhutla Kecamatan Belimbing Hulu. Bantuan yang diberikan berupa beras, paket kebutuhan pokok, serta bantuan uang tunai.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan personel dan relawan yang menjalankan tugas pemantauan maupun upaya pemadaman di lapangan, terutama di tengah kondisi kemarau dan keterbatasan sumber daya air.
Pemkab Melawi kembali mengingatkan masyarakat untuk sementara waktu menunda berbagai aktivitas pembakaran yang berpotensi memunculkan api. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin.
Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci dalam mencegah karhutla semakin meluas. Dengan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta mempercepat respons terhadap setiap laporan kebakaran, risiko terhadap permukiman, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan diharapkan dapat ditekan. (Bgs).
