Wartamelawi.com – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan sektor perkebunan sawit di tingkat nasional. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendorong hilirisasi industri serta perlindungan lahan petani sebagai pilar utama ekonomi daerah.
Pernyataan Gubernur Kalbar itu disampaikan dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia bertema “Transformasi Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Kemandirian Pangan”, Kamis (23/4/2026), di Le Meridien Hotel. Dalam forum tersebut, Ria Norsan mendorong optimalisasi pengelolaan kelapa sawit berbasis hilirisasi dan prinsip keberlanjutan.
Sekretaris DPW Apkasindo Kalimantan Barat, Agus Kuswara, A.Md., menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib petani sawit, khususnya di tengah berbagai tantangan sektor perkebunan saat ini.
“Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Ria Norsan, yang telah menyuarakan kepentingan sektor perkebunan sawit di tingkat nasional. Pernyataan beliau sangat relevan dengan kondisi riil di lapangan, mengingat sawit memang menjadi tulang punggung ekonomi bagi ratusan ribu keluarga petani di Kalbar,” ujar Agus, Minggu (26/4/2026).
Ia menegaskan, Apkasindo Kalbar memberikan dukungan penuh terhadap upaya hilirisasi industri kelapa sawit. Menurutnya, ketergantungan pada ekspor crude palm oil (CPO) mentah selama ini membuat nilai tambah lebih banyak dinikmati di luar daerah.
“Kami sepakat bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada ekspor CPO mentah. Upaya mendorong pengolahan di dalam daerah sangat penting agar nilai tambah bisa dinikmati oleh petani dan masyarakat lokal, bukan hanya mengalir keluar. Kami berharap ada investasi nyata untuk pembangunan industri hilir di Kalbar,” tegasnya.
Selain itu, persoalan legalitas lahan turut menjadi perhatian serius. Agus menilai kebijakan penertiban kawasan hutan yang berdampak pada kebun rakyat harus disikapi secara bijak dan berpihak kepada petani kecil.
“Masalah penertiban kawasan hutan yang menyentuh kebun rakyat adalah persoalan krusial dan sensitif. Pernyataan beliau mengenai upaya perlindungan bagi kebun rakyat, khususnya petani swadaya, merupakan angin segar bagi pekebun kecil. Kami berharap koordinasi dengan pemerintah pusat segera menghasilkan kepastian hukum yang jelas dan tidak merugikan petani yang telah lama menggarap lahan tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, tantangan dalam penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga menjadi sorotan. Agus mengakui bahwa standar tersebut penting untuk meningkatkan daya saing global, namun masih banyak petani yang menghadapi kendala dalam pemenuhannya.
“Kami menyadari pentingnya sertifikasi seperti ISPO untuk daya saing global. Namun realitanya, banyak petani swadaya kesulitan memenuhi standar tersebut karena keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses teknologi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar petani tidak tertinggal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Apkasindo Kalbar berharap pemerintah dapat menghadirkan program konkret yang langsung dirasakan petani, seperti penyediaan bibit unggul bersertifikat, pupuk bersubsidi yang tepat waktu, serta pendampingan teknis berkelanjutan guna menjaga produktivitas kebun.
Selain itu, kemudahan akses permodalan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha petani. Skema pembiayaan dengan bunga ringan dan persyaratan yang sederhana diharapkan mampu membantu petani kecil mengembangkan usaha sekaligus memenuhi standar sertifikasi.
Tak kalah penting, perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) juga menjadi harapan utama. Stabilitas harga dinilai sangat menentukan kesejahteraan petani, terutama saat terjadi fluktuasi harga komoditas.
“Kami juga berharap ada kebijakan yang mampu menstabilkan harga TBS di tingkat petani agar tetap layak dan menjamin kesejahteraan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Agus menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat petani.
“Kami siap berkolaborasi dan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha perkebunan,” tutupnya. (Bgs).
