Wartamelawi.com, Pontianak – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat mendapat dukungan serius dari Pemerintah Pusat. Sejumlah armada udara dikerahkan untuk memperkuat operasi pemadaman, patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di tengah masih berlangsungnya Karhutla di sejumlah wilayah.
Berdasarkan Laporan Harian Posko Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Provinsi Kalimantan Barat per 3 September 2026, dukungan Pemerintah Pusat melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Mabes TNI dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU).
Dukungan terbesar diarahkan untuk pemadaman melalui udara. BNPB mengerahkan lima unit helikopter water bombing, Kementerian Pertahanan memberikan dua unit helikopter water bombing, sementara Mabes TNI turut memberikan dukungan dua unit helikopter water bombing.
Dengan demikian, sedikitnya sembilan unit helikopter water bombing mendapat dukungan Pemerintah Pusat untuk memperkuat upaya pemadaman Karhutla di Kalimantan Barat.
Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, SE., S.Pd., mengatakan dukungan armada udara tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan Karhutla, terutama terhadap lokasi yang sulit dijangkau melalui operasi darat.
“Dukungan armada udara dari Pemerintah Pusat menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Helikopter water bombing dapat membantu mempercepat pemadaman pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat,” ujar Daniel. Jumat, (04/09/2026).
Selain armada water bombing, BNPB juga memberikan dukungan berupa dua unit helikopter dan satu pesawat Cessna Grand Caravan untuk melaksanakan kegiatan patroli udara. Patroli tersebut menjadi bagian dari upaya pemantauan kondisi Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
BNPB juga menyediakan satu unit pesawat Cessna Grand Caravan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sementara itu, TNI-AU memberikan dukungan berupa satu unit pesawat Cassa NC-212i dengan nomor A-2117 untuk kegiatan OMC.
Penguatan operasi udara tersebut dilakukan bersamaan dengan penanganan melalui jalur darat. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KPH, pemadam kebakaran perusahaan dan unsur terkait lainnya tetap melakukan pemadaman, pendinginan, patroli serta monitoring di berbagai titik Karhutla.
Di Kabupaten Kubu Raya, misalnya, tim gabungan melakukan penanganan di Desa Parit Malaya. Sekitar lima hektare lahan terbakar dan sekitar dua hektare telah berhasil dipadamkan. Namun, lokasi tersebut masih terpantau mengeluarkan asap dan berada dekat dengan kawasan permukiman.
Penanganan juga dilakukan di Desa Limbung, sekitar SMAN 4 Sungai Raya, dengan perkiraan tiga hektare lahan terbakar dan satu hektare telah berhasil dipadamkan. Sementara di Jalan Sultan Agung, Desa Kuala Dua, sekitar lima hektare lahan terbakar dan sekitar 0,2 hektare berhasil ditangani.
Di Jalan Sekunder C, Desa Kuala Dua, petugas juga menangani kebakaran dengan luas sekitar 1,5 hektare dan sekitar 0,5 hektare telah berhasil dipadamkan. Sejumlah lokasi tersebut masih dalam pemantauan karena ditemukan asap.
“Operasi darat dan udara harus berjalan secara terpadu. Setelah api dipadamkan, petugas tetap melakukan pendinginan dan monitoring untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran,” kata Daniel.
Sementara itu, penanganan Karhutla juga terus dilakukan di sejumlah daerah lainnya, termasuk Kabupaten Melawi, Ketapang dan Mempawah. Di Melawi, tim melakukan operasi pemadaman dan monitoring di sejumlah lokasi, di antaranya Nanga Kayan, Sebaju, Semadin Dusun Mulung, Kelakik dan Batu Nanta.
Dukungan armada udara Pemerintah Pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan Karhutla sekaligus membantu mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Penggunaan water bombing menjadi salah satu strategi untuk menjangkau titik kebakaran yang memiliki kendala akses maupun kondisi medan.
Status Kalimantan Barat sendiri berada dalam Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, berdasarkan keputusan yang berlaku sejak 24 Agustus hingga 6 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kondisi di lapangan.
Daniel juga mengingatkan bahwa dukungan armada dan operasi pemadaman harus dibarengi dengan upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.
“Penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas. Peran masyarakat sangat penting, terutama dalam mencegah munculnya titik api baru dan segera memberikan informasi apabila menemukan kebakaran,” tegasnya.
Dengan dukungan sembilan unit helikopter water bombing, armada patroli udara serta pesawat pendukung OMC, penanganan Karhutla di Kalimantan Barat kini diperkuat melalui operasi terpadu dari darat dan udara. Pemerintah dan seluruh unsur terkait terus berupaya mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari dampak bencana asap. (Bgs).
